Kominfo – DPR Sahkan UU E-Commerce Skala ASEAN, Kurangi Impor?
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang (UU) ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) atau persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Apakah regulasi ini untuk mengurangi impor di e-commerce?
RUU persetujuan ASEAN tentang e-commerce itu disahkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (7/9). Menteri Kominfo Johnny Plate menyampaikan, ini menjadi payung hukum kerja sama dalam sektor e-commerce antarpemerintah di ASEAN.
Ia berharap, regulasi tersebut dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN. “Ini dalam rangka mendorong peningkatan nilai perdagangan, daya saing pelaku usaha dalam negeri, serta memperluas kerja sama melalui pemanfaatan e-commerce di ASEAN,” kata Johnny dalam siaran pers, Selasa malam (7/9).
Johnny optimis, regulasi ini bakal menjadi bagian transformasi Indonesia sebagai suatu ekonomi digital yang maju. “Pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan umum,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi VI Muhamad Hekal berharap, pemerintah menyediakan program nasional baik jangka pendek, menengah maupun panjang, setelah UU itu dirilis. Ini supaya para pelaku usaha di Indonesia, terutama UMKM dapat bersaing di tingkat ASEAN.
Ia juga mendesak pemerintah mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Itu karena UU persetujuan ASEAN tentang e-commerce berkaitan dengan transaksi perdagangan antarwilayah ASEAN.
“Maka penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pelindungan terhadap data pribadi para konsumen,” kata Hekal.
