Kominfo Bahas Pemilu Digital di India dan Estonia saat Bertemu KPU
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menilai, penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi. Menurutnya, pemilu digital sangat mungkin dilakukan.
Sebab, ada banyak negara yang mulai menerapkan e-voting atau pemilu digital. “Adopsi teknologi dalam pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik,” kata Johnny dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Hilton Resort Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (22/03).
Rapat tersebut dihadiri oleh komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum (KPU). Johnny didampingi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong.
Johnny mencontohkan negara Baltik di Eropa Utara, Estonia yang berhasil mengadopsi pemungutan suara secara digital. Estonia melaksanakan pemilu digital sejak 2005.
Negara itu telah memiliki sistem pemilu digital di tingkat kota, negara, dan Uni Eropa. Sistem ini sudah digunakan oleh 46,7% penduduk. “Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” kata Johnny.
Selain itu, digitalisasi tahapan pemilu tengah berlangsung di India. Menurutnya, KPU di negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi dalam mengembangkan teknologi blockchain.
“India is now using it! India menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting),” ujar Johnny.
Pemilu digital di India ditargetkan dapat diadopsi pada 2024. “Sama seperti kita (Indonesia). Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman, bisa dilakukan bersama mereka,” katanya.
Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny menyatakan bahwa tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting telah digunakan di 34 negara di dunia. Ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.
“Pada saat menyusun kodifikasi undang-undang dulu, saya melakukan kunjungan kerja termasuk ke Jerman dan mendiskusikan dengan Badan Pemilihan Umum. Saya menjadi anggota DPR waktu itu,” kata dia.
“Sekarang menjadi acuan landasan pemilu, karena undang-undangnya belum diganti atau belum diamendemen dan direvisi,” tambah dia.
Dia menjelaskan, hal yang penting untuk diperhatikan bersama bukan saja proses secara digital, tetapi kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan pemilu.
“Ini yang perlu kami perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” ujar dia.
Menurut Johnny, transformasi digital di level global memengaruhi beragam aktivitas manusia. Oleh karena itu, digitalisasi pemilu menjadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.
Namun demikian, ia menilai bahwa tren digitalisasi ditandai dengan beberapa karakteristik, di antaranya:
- Keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi
- Arus data dan komunikasi
- Karakteristik percepatan laju komunikasi
- Komodifikasi data electoral
Johnny menilai, secara teknis, upaya akselerasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi. Namun, ada tantangan terbesar yakni berkaitan dengan legitimasi.
Oleh karena itu, ia mendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi pemilu digital bisa diterima. “Kita harus bisa memastikan, meyakinkan rakyat akan legitimasi. Pemilu melalui proses legitimasi. Maka, keberadaan inovasi digital menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.
Guna mewujudkan transformasi digital dalam proses pemilu, menurutnya keberadaan infrastruktur digital penting untuk dikembangkan secara optimal. “Oleh karena itu, cara dan sarana yang paling efektif untuk mengisi migrasi masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital,” ujar dia.
Kementerian Kominfo berfokus mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Menurutnya, pemerataan menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi digital nasional, sekaligus memperkecil digital divide atau kesenjangan.
Ia mengajak seluruh jajaran KPU ikut mengambil bagian dalam digitalisasi nasional secara konkret. Dengan begitu, bisa mengakselerasi transformasi digital di Indonesia.
“Melihat judul rapat digitalisasi yang berlangsung sekarang, saya meyakini KPU dengan segenap jaringannya yang luas di seluruh wilayah Indonesia akan mampu mendorong akselerasi transformasi digital,” kata dia.
