RI Peroleh Rp 310 Triliun, Luhut Sebut Potensi Dana Bisa Bertambah
Indonesia akan mendapatkan pendanaan publik US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun hingga 2027. Dana tersebut bagian dari program Just Energy Transition Partnership (JETP). Negara yang tergabung yakni Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.
Menteri Marves Luhut B. Pandjaitan mengatakan beberapa proyek yang telah disiapkan adalah panas bumi di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumatra, dan Pulau Sulawesi. Dengan demikian, Luhut menilai ruang untuk penambahan investasi masih besar.
"Banyak yang bisa kami lakukan. Potensi energi baru terbarukan sebesar 439 gigawatt bukanlah angka yang kecil. Saya rasa US$ 20 miliar masih banyak ruang bagi kami berkembang, tapi bisa mulai dengan US$ 20 miliar ini," kata Luhut, di Bali International Convention Center atau BICC, Selasa (15/11).
Dana US$ 20 miliar tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengurangan emisi karbon dari ketenagalistrikan. Selain itu, mempercepat pengembangan energi terbarukan.
"Dalam enam bulan, pemerintah Indonesia akan memimpin persiapan rencana aksi. Kemitraan ini untuk menciptakan satu rencana produksi yang akan mulai beroperasi bersama dengan tindakan-tindakan konkret dan kolaboratif," kata Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah sedang merancang kerja sama pembangunan fasilitas energi baru terbarukan atau EBT dengan daya sekitar 3 gigawatt (GW). Menurutnya, kerja sama tersebut akan dilakukan oleh PT Pertamina dengan salah satu perusahaan asal Abu Dhabi.
Penasihat Iklim Kementerian Keuangan Amerika Serikat John Morton mengatakan, komitmen US$ 10 miliar sisanya akan berasal dari sektor swasta.
John juga bercerita bahwa pembentukan JETP memakan waktu sekitar sembilan bulan atau sejak awal tahun. Masing-masing negara dalam kemitraan akan mengumumkan platform yang bakal dipakai dalam memenuhi kerja sama.
Pemerintah Indonesia memimpin pendanaan tersebut melalui platform PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.
Untuk menetapkan target, John menggunakan data dari Asian Development Bank(ADB), Bank Dunia, dan negara-negara yang tergabung dalam International Energy Agency (IEA).
"Kami memulai kerja sama untuk mengimplementasi kemitraan ini dan kami akan merencanakan investasi komprehensif," kata John.
Rencana investasi komprehensi tersebut akan mempercepat target nol emisi karbon Indonesia tujuh tahun lebih cepat. Saat ini, Pemerintah Indonesia menargetkan target nol emisi karbon pada 2060.
"Secara kolektif, pengurangan emisi karbon dari target-target tersebut setara 300 megaton. Ini sama dengan separuh dari pengurangan transportasi di Amerika Serikat," kata John.
