Pemerintah Siapkan Rp451 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan total anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 Rp 451 triliun. Ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu terbagi tiga yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun korporasi," kata Airlangga di kantornya, di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (16/1).
Hal itu disampaikan setelah ia mengikuti rapat terbatas dengan topik Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Ia menyampaikan, hal yang pertama yang disepakati ole Presiden Jokowi dalam rapat tersebut terkait insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). “Ini disiapkan perpanjangan sampai Juni," katanya.
Untuk rumah susun dan rumah tapak hingga Rp 2 miliar, PPN yang ditanggung oleh pemerintah 50%. Ini diperhitungkan sejak awal kontrak.
"Diharapkan rumah diselesaikan dalam sembilan bulan," kata Airlangga.
Untuk rumah tapak dan rumah susun Rp 2 miliar Rp 5 miliar, PPN yang ditanggung oleh pemerintah 25%.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyetujui fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) yang ditangung pemerintah, khusus sektor otomotif. Ini dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta atau Low Cost Green Car (LCGC).
PPNBM untuk LCGC saat ini 3%. Pemerintah akan memberikan fasilitas nol persen pada kuartal pertama.
Itu artinya, pemerintah menanggung PPNBM untuk LCGC 3%. Jumlahnya berkurang tiap kuartal.
Pada kuartal II, PPNBM untuk LCGC yang ditanggung oleh pemerintah hanya 2%. Lalu 1% pada kuartal III.
Pada kuartal IV, konsumen membayar penuh PPNBM untuk LCGC yakni 3%, karena sudah ditanggung oleh pemerintah.
Presiden Jokowi juga menyetujui PPNBM produk otomotif Rp 200 juta – Rp 250 juta sebesar 15%. Pemerintah akan menanggung 50% dari PPNBM 15% pada kuartal I.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyetujui front loading bantuan sosial, yakni perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan. Jumlah pesertanya diperkirakan 2,76 juta, terdiri dari satu juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim.
Besaran bantuan yang diberikan Rp 600 ribu per penerima. Bansos ini bakal disalurkan pada kuartal pertama.
"Akan segera dilaksanakan dan Presiden Jokowi setuju bahwa perlindungan sosial bakal dilakukan 'front loading' di kuartal pertama," kata Airlangga.
