Inklusivitas Jadi Kunci Suksesnya Komunikasi Risiko Pada Masa Pandemi
Komunikasi risiko untuk semua lapisan masyarakat menjadi krusial dalam penanganan pandemi atau krisis kesehatan. Idealnya, komunikasi risiko berjalan secara dua arah, yakni dari pemerintah dan institusi-institusi terkait selaku pembuat pesan maupun dari masyarakat selaku penerima pesan.
Penelitian yang dilakukan oleh Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM menunjukkan bahwa komunikasi risiko di Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Membahas hal ini, Katadata bekerjasama dengan Program AIHSP, Kementerian Kesehatan, didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar diskusi bertajuk “Kekuatan Masyarakat Hadapi Krisis Kesehatan dan Pentingnya Dialog Dalam Komunikasi Risiko Pemerintah”.
Diskusi terbatas ini digelar pada Kamis 16 Juni 2022 pukul 10:00 hingga 12:00 WIB secara hybrid di mana peserta dapat bergabung secara langsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, maupun melalui secara daring melalui Zoom.
Hadir dalam diskusi tersebut, kepala dinas kesehatan dan kepala BPD dari Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali dan juga peserta perwakilan dari 13 Kabupaten dan kota.
Sebagai nara sumber adalah First Secretary Health Department of Foreign Affair & Trade (DFAT) Kedutaan Besar Australia di Jakarta Prudence Borthwick, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu.
Selain itu, hadir pula Peneliti Senior Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM Shita Dewi, serta aktivis perempuan penyandang disabilitas Fatimah Asri Muthmainnah, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Disabilitas. Diskusi dimoderatori oleh Vivie Zabkie dari Katadata Insight Center.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah Australia mengapresiasi respons sigap pemerintah Indonesia selama pandemi.
Respons tersebut diwujudkan dalam masifnya program vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia, yang tidak hanya memberikan pelayanan vaksin di pusat-pusat kesehatan,tapi juga layanan vaksinasi door to door.
Hal ini memungkinkan penjangkauan vaksinasi ke masyarakat yang lebih luas.
"Dalam rangka program pencegahan, deteksi dini, dan respons, pemerintah Australia telah menyampaikan bantuan dalam bentuk perluasan program vaksinasi," kata Borthwick dalam sambutannya pada Kamis, (16/6).
Borthwick juga menuturkan bahwa pemerintah Australia, lewat program AIHSP, senantiasa siap mendukung pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi. Dukungan diberikan lewat bantuan vaksinasi, transportasi untuk peserta vaksinasi, serta kerjasama dengan institusi-institusi terkait di Indonesia.
Beberapa pihak yang digandeng dalam progam AIHSP adalah Palang Merah Indonesia (PMI) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Di Provinsi Jawa Tengah saja, kerjasama AIHSP dan PMI berhasil memperluas jangkauan vaksinasi hingga ke 2.500 lansia, 5.000 lebih perempuan dan 41 penyandang disabilitas di sembilan kabupaten sejak April 2022.
Bersama UGM, AIHSP telah melakukan penelitian tentang penerimaan vaksinasi di empat provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Penelitian menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi cukup tinggi. Meski demikian, penelitian juga mencatat bahwa komunikasi risiko yang lebih bersifat promotif dan dua arah masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah Jawa Tengah yang berhasil menginisiasi program Jogo Tonggo. Dalam hal kesehatan, program Jogo Tonggo terbukti sukses mempercepat proses 3T (Testing, Tracing, Treatment) COVID-19.
Sementara dalam hal ekonomi, program ini mampu menciptakan wadah untuk membantu penyediaan obat, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.
"Gerakan jogo tonggo telah terbukti sukses dan menjadi pembelajaran yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan," kata Borthwick menambahkan.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menuturkan bahwa tujuan utama dalam program AIHSP untuk meningkatkan ketahanan kesehatan Indonesia di level individu dan masyarakat.
Ia menambahkan kerjasama ini dapat mendukung ketahanan nasional, regional, dan global baik dalam bidang kesehatan maupun ekonomi. Sebab, penanganan pandemi membutuhkan koordinasi yang baik di setiap level pemerintahan.
Terkait komunikasi risiko, informasi yang kredibel dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk kesediaan mengikuti vaksinasi, selama pandemi.
Menurut Maxi, penguatan komunikasi dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara tepat, detail, adaptif, dan sesuai dengan latar belakang masyarakat. Karena itu, pendekatan sosio-kultural menjadi penting.
"Hal lain yang menjadi perhatian yaitu penerimaan dan dukungan dalam identifikasi kasus, serta konsistensi dalam melakukan perilaku pencegahan dan pengendalian," ujar Maxi.
Adapun pemerintah di berbagai level diharapkan mampu membangun koordinasi lintas-sektor agar produk komunikasi risiko sesuai tujuan dan tepat sasaran, terutama pada saat pandemi.
“Oleh karena itu peran pemerintah pusat sampai daerah sangat penting (untuk) terus menjalin koordinasi lintas sektor dengan harapan informasi yang sampai ke masyarakat tentu adalah informasi yang tepat sasaran,” ujar Maxi.
Komunikasi risiko sendiri merupakan proses panjang yang berkesinambungan mulai dari sebelum krisis hingga pasca krisis.
"Adaptasi dan penerjemahan komunikasi risiko menjadi nyata untuk dapat dilaksanakan sampai tingkatan masyarakat termasuk kelompok rentan, disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus," ujarnya.
Senada dengan Maxi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan bahwa komunikasi berperan sangat penting dan perlu terus ditingkatkan. Pasalnya di era digital ini, informasi yang beredar secara cepat dan luas sangat rentan disalahartikan.
Tak jarang, tuturnya, masyarakat hanya melihat suatu isu dari internet dan tanpa mengetahui fakta lapangan, hal ini membuat berita yang beredar dipersepsikan secara berbeda.
