Pemerintah Luncurkan E-Commerce Khusus UMKM Pekan Depan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan meluncurkan platform e-commerce E-Katalog pekan depan (24/3). Ini untuk meningkatkan pembelanjaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi pemerintah pusat dan daerah.

Platform E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Kami akan meluncurkan E-Katalog,” kata Luhut dalam Kick-off Meeting untuk pertemuan Menteri G20 bidang Ekonomi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (15/3).

“Kami akan mewajibkan seluruh daerah berbelanja melalui E-Katalog. Ini bakal berdampak pada pemerataan UMKM dan rakyat," ujar Luhut.

Dalam keterangan tertulis, pemerintah menargetkan bisa mengalokasikan Rp 400 triliun belanja pemerintah kepada UMKM dan industri-industri kecil di dalam negeri melalui platform tersebut.

"Dengan mengalokasikan Rp 400 triliun itu, kami akan memanfaatkan untuk membelanjakan kepada industri-industri kecil di daerah, di kampung, supaya mereka bisa masuk di katalog daerah,” katanya.

“Pengadaan itu pun akan membuat efisiensi dan mencegah korupsi, karena dengan demikian tidak perlu lagi tender," tambah Luhut.

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) itu menyampaikan, E-Katalog tidak hanya memperjualbelikan makanan atau minuman, tetapi juga barang lainnya seperti sepeda motor dan mobil buatan dalam negeri.

"Semua yang bisa dibuat di dalam negeri, kami paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap, berapa tahun ke depan itu akan jalan. Ini juga show case dalam G20. Jadi, digitalisasi ini akan membuat Indonesia jauh lebih bagus daripada yang diduga orang," katanya.

Luhut menjelaskan, E-Katalog sudah disiapkan selama tujuh bulan terakhir. Ia mengusulkan agar E-Katalog diwajibkan bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena manfaatnya dianggap besar.

Melalui program belanja pemerintah Rp 400 triliun di dalam negeri, diproyeksikan dapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi hingga 1,71%. Sebab, hal ini dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

"Jadi, kami usul kepada presiden kenapa E-Katalog ini tidak diwajibkan kepada government procurement (pengadaan barang dan jasa)? Setelah kajian dan segala macam studi, presiden memerintahkan kami setuju dan melakukan ini," ujarnya.

Luhut pun menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung program tersebut. Ia juga memastikan akan ada pengawasan dan audit berkala atas pelaksanaan program ini.

"Bagaimana monitornya? Kami akan memonitor semua, diaudit secara berkala oleh BPKP,” kata dia.

“Kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi yang sudah diatur dengan jelas. Jika ini terjadi, bakal membuat pemerataan ekonomi tanpa kita sadari," tambah dia.

Luhut pun berharap E-Katalog bisa dimanfaatkan anak-anak muda Indonesia untuk berkreasi menciptakan sesuatu yang dapat dimasukkan ke platform tersebut.

"Kekuatan digital tadi akan mengurangi korupsi karena tidak ada lagi negosiasi. Semua harga sudah fixed," katanya.

Peluncuran E-Katalog akan dilaksanakan di Bali dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Kominfo Johnny G Plate menyatakan dukungan terhadap E-Katalog melalui pembuatan aplikasi, bandwidth yang memadai untuk pelaksanaan aplikasi, serta pusat data nasional berkaitan dengan tata kelola E-Katalog.