Apa perubahan utama yang diusulkan OJK dalam draft revisi POJK Nomor 40 Tahun 2024 terkait kredit macet pada industri Pindar?

OJK mengusulkan penyesuaian definisi kredit macet dengan memperpanjang batas keterlambatan pembayaran dari lebih dari 90 hari menjadi lebih dari 180 hari kalender. Perubahan ini tercantum dalam draft revisi POJK No.40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan bertujuan menyelaraskan ketentuan kolektibilitas Pindar dengan standar perbankan, mengingat mayoritas lender institusi di sektor tersebut merupakan bank.

Mengapa OJK memandang perlunya penyelarasan batas waktu kredit macet dengan ketentuan kolektibilitas perbankan?

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, penyelarasan diperlukan karena perbankan menjadi mayoritas lender institusi di industri Pindar. Dengan mengadopsi batas 180 hari, aturan kolektibilitas Pindar akan konsisten dengan praktik perbankan, memudahkan pengelolaan kualitas pendanaan, meningkatkan efektivitas monitoring, serta memperkuat pengawasan terintegrasi atas risiko kredit.

Bagaimana tren outstanding pembiayaan Pindar dan tingkat risiko kredit macet (TWP90) pada Agustus 2026 menurut data OJK?

Pada Agustus 2026, outstanding pembiayaan Pindar mencapai Rp 106,94 triliun, mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 22,07%. Namun, tingkat risiko kredit macet (TWP90) meningkat menjadi 4,73%, naik dari 4,32% pada Juli. Pada Juli, outstanding pembiayaan tercatat Rp 105,63 triliun dengan pertumbuhan tahunan 24,76%. Peningkatan TWP90 mencerminkan tekanan risiko di tengah ekspansi kredit yang cepat.

OJK Ubah Batas Pinjaman Online Disebut Kredit Macet Jadi 180 Hari

Oleh Nuzulia Nur Rahmah

9 Oktober 2026, 08:44

Katadata

112 Aplikasi Pinjol Ilegal Tidak Terdaftar di OJK

Membuat ringkasan dengan AI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan perubahan aturan yang memperpanjang batas waktu pinjaman online disebut kredit macet pada industri pinjaman daring (Pindar) dari keterlambatan lebih dari 90 hari menjadi lebih dari 180 hari kalender.

Perubahan itu tertuang dalam draf revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, perubahan batas waktu itu dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan Pindar dengan aturan kolektibilitas perbankan.

“Perubahan batas pendanaan macet menjadi lebih dari 180 hari kalender antara lain untuk menyelaraskan dengan ketentuan kolektibilitas pada perbankan yang merupakan mayoritas kelompok lender institusi di industri Pindar,” kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Jumat (9/10).

Ia berharap penyesuaian tersebut dapat mendukung pengelolaan kualitas pendanaan yang lebih efektif sekaligus memperkuat pengawasan terintegrasi.

Dengan perubahan aturan tersebut, kategori pendanaan macet dalam draft revisi akan mengacu pada keterlambatan pembayaran lebih dari 180 hari kalender.

Namun, OJK menyatakan tujuan penyesuaian itu untuk menyelaraskan ketentuan kolektibilitas dengan perbankan, yang menjadi mayoritas lender institusi di industri Pindar.

Rencana perubahan aturan ini muncul di tengah pertumbuhan penyaluran pendanaan Pindar. Data OJK menunjukkan outstanding pembiayaan Pindar pada Agustus 2026 mencapai Rp 106,94 triliun, tumbuh 22,07% secara tahunan (year on year/yoy).

Pada periode yang sama, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) tercatat 4,73%. Angka ini meningkat dibandingkan Juli 4,32%, ketika outstanding pembiayaan Pindar mencapai Rp 105,63 triliun atau tumbuh 24,76% yoy.