Tarif Internet Berpotensi Naik Imbas Aturan Pemprov DKI Jakarta
Di satu sisi, internet menjadi kebutuhan pokok selama pandemi corona. Para siswa dan karyawan diimbau belajar dan bekerja dari rumah guna meminimalkan risiko tertular virus corona.
Hal itu membuat traffic data melonjak. Alhasil, beban operasional operator telekomunikasi meningkat, salah satunya untuk membayar bandwidth.
Oleh karena itu, Apjatel dan asosiasi terkait lainnya mengirimkan surat kepada Menteri Kominfo Johnny Plate dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dapat memberikan insentif. Mereka juga mengajukan peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Agung terkait peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada akhir tahun lalu.
Apjatel berharap pemerintah daerah (pemda) membuat aturan penggunaan utilitas publik, dengan tidak memberatkan operator telekomunikasi.
Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah berharap agar regulasi jaringan utilitas mendukung perusahaan. "Jangan sampai ada investasi yang sudah ada, harus diganti dengan yang baru. Ini akan menambah beban operasional kami," ujarnya kepada Katadata.co.id.
Hal senada disampaikan oleh Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih. "Regulasi itu baiknya tidak memberikan tambahan beban biaya dengan mempertimbangkan kondisi bisnis yang berat saat ini," ujar dia.
Sedangkan Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim enggan berkomentar banyak, lantaran masih menunggu hasil pembicaraan APJATEL dengan Pemda DKI Jakarta. Sedangkan, Telkomsel dan Indosat Ooredoo tidak memberikan komentar.
