Senator AS Kaji Aturan Melarang Pegawai Pemerintahan Pakai TikTok
Huawei mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS) karena dituduh melakukan spionase. Kini, dua senator dari Partai Republik Josh Hawley dan Rick Scott mengusulkan aturan yang melarang pegawai pemerintahan mengunduh aplikasi TikTok di ponsel fasilitas negara.
Kedua senator itu mengaitkan aplikasi buatan pengembang Tiongkok itu dengan Partai Komunis. Keduanya mengusulkan kebijakan larangan tersebut karena khawatir pemerintah Tiongkok menggunakan data pegawai pemerintahan AS mulai dari kontak pribadi hingga lokasi yang didapat dari TikTok.
"TikTok dimiliki oleh perusahaan Tiongkok (ByteDance) yang terkait anggota Partai Komunis Tiongkok di dewan, dan diharuskan oleh hukum untuk berbagi data pengguna dengan Beijing," kata Senator AS Josh Hawley dikutip dari Reuters, kemarin (12/3).
(Baca: CEO Startup Hingga Parlemen AS Sebut TikTok Parasit dan Mata-mata)
Jika aturan itu disahkan menjadi Undang-undang (UU), maka pegawai pemerintahan AS tidak diperbolehkan menggunakan TikTok di ponsel fasilitas negara. TikTok hanya boleh digunakan untuk tujuan penelitian, investigasi, dan kepentingan keamanan nasional.
"Seperti yang sudah diakui banyak lembaga federal, TikTok menjadi risiko keamanan utama bagi AS, dan tidak ada tempat di perangkat milik pemerintah," ujar Hawley.
Pada November 2019 lalu, anggota parlemen AS juga meminta TikTok diselidiki terkait keamanan nasional. Parlemen AS khawatir aplikasi yang dikembangkan ByteDance itu tidak bisa menyensor konten sensitif secara politik dan tak menjamin keamanan data pribadi pengguna.
