Pemerintah Dinilai Bisa Memanfaatkan Blockchain Secara Terbatas
(Baca juga: Bursa Data HARA Kembangkan Blockchain di Sektor Pertanian)
Ketua Umum ABI Steven Suhadi menilai, desentralisasi menggunakan blockchain dari sisi pemerintahan rasanya masih sulit untuk diterapkan. "Ada aspek di pemerintah (yang prosesnya kurang) kondusif saat ini. Tapi proses di pemerintah terutama (terkait dengan) bisnis banyak yang kondusif pakai blockchain," kata dia.
Ia mencontohkan, pemerintah bisa menggunakan blockchain yang bersifat desentralisasi terkait pengadaan barang (suplaichain). Dengan begitu, penanganan inflasi semestinya bisa teratasi. Sebab, setiap daerah bisa berkirim data terkait pasokan barang di masing-masing wilayah.
Dengan segala manfaat itu, ia optimistis penetrasi blockchain oleh masyarakat di dunia bakal lebih cepat ketimbang internet. "Internet itu diadopsi sekitar 10-15 tahun sejak 1980-an. Blockchain saya rasa lebih cepat dari itu," kata dia.
Untuk mempercepat adopsi blockchain di Tanah Air, ABI bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dan platform data exchange HARA meresmikan Indonesia Blockchain Hub. Hub ini berfungsi untuk mengenalkan manfaat dan cara kerja blockchain terhadap masyarakat Indonesia.
"Kami sudah menandatangani kerja sama dengan tujuh universitas di Jawa Timur (Jatim)," ujar Pendiri dan CEO HARA Regi Wahyu. Selain itu, perusahaan teknologi asal Jepang turut menyalurkan dana untuk mengimplementasikn blockchain di beberapa universitas di Indonesia.
