Tak Ada Standar Acuan, Negosiasi Pajak Google Makan Waktu Lama
Apabila negosiasi pajak antara pemerintah dan Google berhasil, dia menjanjikan hal ini akan diterapkan juga untuk perusahaan sejenis lainnya, seperti Facebook, Yahoo, Twitter dan Facebook. Mekanisme pajak ini akan diakan memasukkan mekanisme pajak ini ke dalam Peraturan Menteri terkait konten Over The Top (OTT),
"Surat edaran sudah saya keluarkan, tinggal menunggu (negosiasi) selesai saja," katanya. (Baca juga: Rudiantara Siapkan 3 Poin Penting Aturan Perusahaan Digital)
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Muhammad Haniv mengatakan Google masih menawar besaran tagihan pajak yang diajukan DJP. Padahal, kata dia, besarannya sudah di bawah angka yang semestinya dibayarkan perusahaan asing.
DJP menawarkan hitungan tunggakan pajak Google berdasarkan settlement atau kesepakatan. Besarannya sudah dikaji dari data yang diberikan Direktur Akuntansi Google di Indonesia. Ini tidak memasukkan denda bunga 150 persen, yang jika dikaji hingga tahap investasi, nilainya bisa empat kali lipat.
Haniv mengaku DJP sebenarnya sudah meminta pembukuan keuangan Google sejak lama. Namun, hingga hari ini perusahaan asal Amerika Serikat ini belum juga memberikannya. “Masa harus nunggu berhari-hari,” kata Haniv kemarin. (Baca: Ditawari "Angka Damai" Tagihan Pajak, Google Masih Nawar)
