Investigasi Kominfo: Data yang Bocor Diduga Kuat Milik BPJS Kesehatan
"Dengan meningkatnya aktivitas online, akan selalu terjadi gerakan rahasia oleh para pelaku kejahatan dunia maya apapun teknik dan strateginya," kata Yeo dalam siaran pers, hari ini (21/5).
Sedangkan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga RI ini menunjukkan bahwa, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendesak untuk disahkan.
Hingga kini UU PDP belum juga rampung dan pembahasannya beberapa kali molor dari target. Dari rencana awal 2019, RUU PDP kemudian, ditarget selesai November 2020. Lalu molor menjadi Desember 2020, kemudian Maret 2021. Setelahnya molor lagi.
"Kekosongan hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif telah memunculkan sejumlah permasalahan dalam tata kelola pelindungan data, baik pada sektor publik maupun sektor privat," kata Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar dalam siaran pers.
Kebocoran data milik BPJS Kesehatan awalnya diungkap oleh pengguna Twitter dengan nama akun @ndagels. Ia mencuit konten yang menampilkan cuplikan situs jual beli data.
"Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual, Bahkan ada data orang yang sudah meninggal," katanya, Kamis (20/5).
Dalam cuitan selanjutnya, ia mengatakan kumpulan data BPJS Kesehatan yang bocor itu dijual dengan 0,15 bitcoin atau sekitar US$ 6 ribu (Rp 86,4 juta).
Unggahan itu menampilkan akun bernama kotz yang mengklaim dirinya memiliki data 279 juta peserta BPJS Kesehatan. Data itu meliputi nama peserta, KTP, gaji, nomor ponsel, email, serta alamat.
Dia menjual data-data itu di forum peretas, raidforums.com. Namun satu juta data diberikan gratis tanpa kata sandi, sebagai contoh. "Ada juga 20 juta data yang memiliki foto pribadi," kata akun itu dikutip dari forum.
