Menteri Kominfo Minta Pemda Buat Regulasi untuk Dukung Adopsi 5G
Indonesia telah menyelenggarakan jaringan internet generasi kelima alias 5G secara terbatas sejak pekan lalu (27/5). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate meminta pemerintah daerah (pemda) membuat regulasi khusus untuk mendukung adopsi teknologi ini.
Johnny menjelaskan, pengembangan 5G membutuhkan infrastruktur seperti micro cell, fiberisasi Base Transceiver Station (BTS), dan transmiter. “Maka kerja sama dengan pemda menjadi penting, agar regulasi yang mendukung kemudahan pengembangan infrastruktur 5G,” kata dia dalam acara peresmian layanan Telkomsel 5G di Solo, Kamis (3/6).
Ia mencontohkan regulasi yang dimaksud, yakni memudahkan micro cell dipasang di gedung, tiang listrik atau bahkan lampu lalu lintas. Dengan adanya aturan khusus, ia berharap pengembangan infrastruktur 5G tidak tumpang tindih dan ada perencanaan tata kota yang baik.
“Jadi, keasrian kota tetap terjaga, di samping 4G dan 5G berkembang,” kata Johnny.
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memperingati hari kelahiran Pancasila pada Selasa (1/6), bahwa pengembangan 5G tetap memperhatikan dampak dan mitigasi risiko. “Ini agar penerapan 5G bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemda harus memfasilitasi dan memudahkan pelaku usaha dalam membangun infrastruktur digital.
Selama ini, perusahaan telekomunikasi mengeluhkan perihal regulasi pempus dan pemda yang tidak harmonis. Hal ini menyulitkan mereka untuk membangun BTS dan fiberisasi, serta menambah biaya.
