Getol Bangun Infrastruktur, Kominfo Dapat Anggaran Rp 18,4 T pada 2023
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp 18,4 triliun. Sebagian besar anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, pagu anggaran tersebut sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas per 18 April 2022.
Rincian penggunaan anggaran tersebut yaitu, pertama untuk infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) sebesar Rp 12,7 triliun. Kedua, pagu untuk pemanfaatan TIK sebesar Rp 2,5 triliun.
Ketiga, pagu untuk program pengelolaan spektrum frekuensi standardisasi perangkat dan layanan publik Rp 1,2 triliun. Ini termasuk pembangunan Balai Pengujian Perangkat Digital.
Keempat, pagu untuk program komunikasi publik sebesar Rp 295 miliar. Terakhir, pagu untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 1,5 triliun.
Pagu anggaran 2023 menurun dibandingkan alokasi pagu indikatif tahun ini yang mencapai Rp 21,75 triliun.Padahal, kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo pada 2022 yang sudah diusulkan adalah Rp 42,3 triliun. Johnny mengatakan, tahun ini pun terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 20,5 Triliun
"Sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus dicarikan solusi memungkinkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Johnny dalam siaran pers, Rabu (8/6).
Menurut Johnny Kominfo akan melanjutkan program transformasi digital nasional pada tahun depan. Ini sesuai dengan lima target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital di Indonesia.
Target pertama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Kedua, menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis.
Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat penyiapan regulasi, skema-skema pendanaan transformasi digital. Terakhir, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia atau talenta digital.
Kominfo juga akan gencar mengembangkan infrastruktur digital, termasuk pengelolaan spektrum pada tahun depan. “Terkait pengelolaan spektrum frekuensi ini penting sekali karena akan menjadi landasan penting tersedianya bandwidth dan kualitas layanan telekomunikasi nasional," katanya.
Johnny juga mengatakan bahwa tahun depan merupakan tahun politik dan penyelenggaraan keketuaan ASEAN. Dua momentum tersebut akan membutuhkan dukungan komunikasi dan rangkaian kegiatan. Alhasil, pagu anggaran perlu diperhatikan.
“Kami tentu akan mencari sumber sumber pembiayaan yang lebih kreatif lagi untuk memberikan dukungan terhadap pagu program komunikasi publik,” ujar Johnny.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022.
