Ahli IT: 105 Juta Data KPU ‘Dagangan’ Hacker Bjorka Valid
Pratama menyebutkan beberapa institusi yang memiliki data tersebut, yakni KPU, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik dan lembaga lain.
“KPU lebih tahu soal ini,” katanya. “Seharusnya dilakukan digital forensik dengan menggunakan auditor insiden siber dari pihak eksternal yang profesional dan independen.”
Dengan begitu, jejak peretasan atau celah keamanan yang digunakan oleh hacker dapat diketahui. “Bahkan bisa mengetahui apakah ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh ‘orang dalam’ atau serangan dari dalam,” ujar dia.
Sebelumnya, KPU membantah bahwa data tersebut milik mereka. “Data dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiannya, termasuk data pemilih," kata Kepala Divisi (Kadiv) Data dan Informasi (Datin) KPU Betty Idroos dalam pernyataan pers, Rabu (7/9).
Betty menjelaskan, KPU sudah mengecek setiap isi dari elemen data di forum Breached.to. Ia menegaskan bahwa data ini bukan berasal dari KPU.
KPU pun bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut pelaku. "Pengusutan dan penelusuran dilakukan dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," katanya.
