Satgas Berantas Judi Online Akan Gaet Interpol
Pemerintah sedang menggagas satuan tugas atau satgas terpadu pemberantasan judi online. Satgas ini nantinya bekerja sama dengan Interpol untuk menyasar bandar di luar negeri.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, satgas pemberantasan judi online kemungkinan bekerja sama dengan interpol atau polisi di negara lain.
“Sama seperti satgas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mereka akan bekerja sama dengan kepolisian negara lain,” katanya kepada media usai acara Road to World Public Relations Forum atau WPRF 2024 ‘AI dan Masa Depan Komunikasi Publik’ yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id, Selasa (23/4).
Kemungkinan menggandeng Interpol tersebut lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Kominfo menyebutkan pada Oktober 2023, bahwa server berada di Filipina dan Kamboja.
Kerja sama dengan interpol atau otoritas di luar negeri, memungkinkan Pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Sebab, OJK tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan Kominfo tidak bisa menembus server di negara lain.
“Lewat kerja sama dengan otoritas di negara lain, saya kira itu yang kami sebut dengan penanganan komprehensif,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, satgas tersebut bertugas menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, dengan mempertajam koordinasi antar-kementerian/lembaga.
Satgas berantas judi online itu terdiri dari Kominfo, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Polri, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK.
“Harus bersama semua kementerian dan lembaga, karena wewenang kami terbatas. Kominfo tidak bisa menangkap bandar atau pelaku," kata Budi Arie usai mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai Indonesia darurat judi online di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).
