Filipina Usir Pekerja Asing Judi Online, Kominfo Bidik Kamboja
Pemerintah Filipina memberi waktu dua bulan untuk para pekerja asing di bidang judi online angkat kaki dari negara ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kini berfokus menggaet Pemerintah Kamboja.
Pekerja asing di bidang judi online di Filipina diberi waktu 59 hari. Jika belum pergi hingga batas waktu, maka akan dideportasi.
Kebijakan itu ditempuh lantaran Operator Permainan Lepas Pantai Filipina atau Philippine Offshore Gaming Operators atau POGO diduga terkait tindak kejahatan, perdagangan manusia, dan penipuan keuangan.
Kominfo mencatat server judi online yang beroperasi di Indonesia berada di Filipina dan Kamboja. Setelah Filipina membuat kebijakan tersebut, kementerian berfokus pada Kamboja.
“Kami lobi diplomatis sama Kamboja,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi kepada media, di kantor Kominfo, Kamis (26/7).
Kominfo juga meminta seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet alias network access point (NAP) memutus akses komunikasi internet yang diduga untuk judi online, terutama dari dan ke Kamboja maupun Davao, Filipina.
Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan alias PPATK memproyeksikan transaksi judi online di Indonesia Rp 900 triliun tahun ini, jika tidak ada upaya pemberantasan.
Rincian transaksi judi online di Indonesia setiap tahunnya menurut data PPATK sebagai berikut:
