Kata Grab soal Driver Ojol Ancam Demo jika Dilarang Pakai Pertalite
Buat ringkasan dengan AI
Grab Indonesia menghargai mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang berencana melakukan demonstrasi atas pembatasan subsidi Pertalite.
"Grab senantiasa menghargai hak mitra pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy dalam keterangan tertulis pada Katadata.co.id, Jumat (29/11).
“Namun, kami belum mendapatkan informasi resmi dari instansi terkait mengenai hal ini (pembatasan subsidi Pertalite),” Tirza menambahkan.
Tirza mengatakan Grab siap memberi masukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan atas peraturan. Pasalnya, peraturan ini bisa mempengaruhi berbagai pihak, termasuk aplikator dan mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol.
Rencana pembatasan subsidi BBM Pertalite pertama kali disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyatakan BBM bersubsidi bakal diberikan untuk kendaraan berpelat kuning.
Bahlil menyebut taksi dan ojek online alias ojol bukan bagian transportasi publik, tapi bisnis masyarakat. Jadi, tidak ada subsidi bagi ojol.
Kendati demikian, Bahlil menyatakan belum ada keputusan akhir terkait hal ini. Pemerintah masih menggodok formula subsidi energi, baik untuk BBM dan listrik, agar lebih tepat sasaran.
"Belum ada keputusan final. Yang jelas, kami akan membuat adil untuk semuanya," kata Bahlil di Jakarta, akhir pekan lalu (29/11).
Ia sudah melaporkan formulasi subsidi baru usulan Kementerian ESDM kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya kini menunggu data penerima subsidi dari Badan Pusat Statistik.
Ketua Umum Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyampaikan pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia tersebut merupakan pernyataan menantang para pengemudi ojek online atau ojol untuk melakukan protes besar terhadap pemerintah.
Igun menyampaikan Garda sejak 2018 mendesak pemerintah mendorong inisiatif kepada DPR sagar legalitas pengemudi ojek online atau ojol merealisasikan aturan resmi agar transportasi online menjadi angkutan umum.
“Tiba-tiba Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menolak ojol sebagai penerima BBM bersubsidi karena bukan angkutan umum, sehingga kami anggap hal ini merupakan hal yang tidak dapat diterima,” kata Igun kepada Katadata.co.id, Jumat (29/11).
“Jika sampai ojek online tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” Igun menambahkan.
Ia berharap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melihat langsung kondisi perekonomian para pengemudi ojek online. Terlebih lagi, bahan bakar berkontribusi 50% - 60% terhadap total pengeluaran pengemudi ojol.
