Jokowi Dorong Petani dan Nelayan Rambah Sektor Pengolahan Produk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai banyak petani dan nelayan di Indonesia belum menyentuh tahap komersialisasi hasil budidaya (off farm). Pasalnya, rata-rata petani dan nelayan saat ini hanya berfokus kepada proses produksi (on farm).
“Kita tidak pernah menyentuh off farm-nya, terutama pasca-produksi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
(Baca: Pengusaha Dukung Menteri Edhy Rombak Kebijakan Susi yang Tak Efektif)
Padahal, Jokowi menilai proses produksi dapat meningkatkan nilai tambah aktivitas usaha di sektor pertanian dan perikanan. Hal ini dapat terjadi melalui pengolahan produk dan pengembangan usaha di kedua sektor tersebut.
Atas dasar itu, Jokowi menilai petani dan nelayan perlu keluar dari rutinitas produksi dengan mulai lebih banyak menggarap kegiatan pasca-produksi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah telah menganggarkan plafon anggaran untuk KUR pada 2020 sekitar Rp 190 triliun. Adapun, suku bunga KUR dipatok 7%, lebih rendah dibanding sebelumnya menjadi 6%.
Kepala Negara menyebut KUR nantinya akan didesain dengan skema khusus per klaster. “Sehingga sesuai kebutuhan grace period produksi klaster pertanian maupun perikanan,” kata Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi para petani dan nelayan diberi pendampingan. Proses tersebut itu tak hanya mengenai pengelolaan keuangan, namun juga terkait pembuatan kemasan dan pemasaran.
(Baca: Cari Pendanaan, TaniGroup Target Salurkan Pinjaman Rp 300 M di 2020)
Selain itu, Jokowi juga mendorong para petani dan nelayan skala kecil bisa berkolaborasi dalam kelompok atau korporasi. Dengan demikian, mereka bisa memiliki lebih efektif dalam mendapatkan bahan baku, akses modal dan investasi, serta pemasaran produk.
“Agar mereka bisa masuk ke supply chain nasional maupun global,” kata Jokowi.
