Dorong Transaksi Perikanan, Menteri Susi Pantau Pembangunan SKPT Papua

Sepanjang 2018, pemerintah akan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di 12 titik lokasi.
Michael Reily
22 Maret 2018, 15:09
Pusat Perikanan Nasional
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Pekerja menyusun ikan tangkapan di Cold Storage Perum Perindo Unit Natuna, Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (3/8).

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pantau perkembangan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke, Papua. Pembangunan  SKPT diharapkan bisa mendorong peningkatan transaksi usaha perikanan Papua. 

Berdasarkan pantauannya, Susi mengatakan  beberapa aktivitas kelautan dan perikanan sudah mulai terjadi, meskipun bahwa masih ada beberapa fasilitas  SKPT yang masih perlu dibenahi.

Bebarapa fasilitas yang  sudah rampung dibangun meliputi kantor layanan, cold storage, ice flake machine, tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga, dan fasilitas air bersih. Sedangkan beberapa fasilitas penunjang seperti depot bahan bakar minyak, rumah singgah nelayan, kedai makan, dan gudang-gudang logistik hingga saat ini belum tersedia.

Advertisement

(Baca : KKP Bangun Pasar Ikan Modern Muara Baru Rp 150 Miliar)

“Masih banyak kekurangan dan belum semuanya selesai. Yang jelas kerjaan sudah kelihatan, kapal-kapal juga sudah banyak di sini. Jadi nanti TPI bsa jalan,” kata Susi dalam keterangan resmi dari Papua, Kamis (22/3).

Bila seluruh  pembangunan telah rampung, maka segala aktivitas penangkapan ikan dapat terintegrasi dengan seluruh fasilitas.  

Selain pembangunan fasilitas tempat, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menjelaskan konsep cash for work akan disediakan pihak kementerian untuk pembuatan kapal kayu sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga, masyarakat Merauke bisa merasa memiliki SKPT.

(baca juga : Menteri Susi Merajuk, Anies Akan Gratiskan Pantai Jakarta)

“KKP tahun ini akan menyiapkan 60 kapal yang langsung akan dibangun di Merauke,” ujar Sjarief.

Pembangunan SKPT ini diharapkan akan meningkatkan transaksi usaha perikanan Papua.  Terlebih dalam penambahan fasilitas kapal angkut,  KKP juga bakal menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Perindo dan PT Pelni untuk menekan biaya logistik. Alhasil, harga ikan dari SKPT Merauke dapat bersaing di pasaran.

Sjarief mengungkapkan jasa kapal pengangkutan yang bagus akan menurunkan biaya penyimpanan sehingga harga lebih murah. Selama ini, ketidakpastian kapal angkut membuat para nelayan menunggu lama yang menyebabkan tingginya biaya penyimpanan dan menyebabkan banyak ikan sulit dibawa ke Pulau Jawa.

“Kami ingin memperbanyak pengangkutan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze menjelaskan supaya SKPT bosa dimanfaatkan masyarakat terutama nelayan untuk saling bertukar informasi dan keahlian dan kemajuan. Nantinya, masyarakat wilayah pesisir bisa terangkat taraf hidup dan kemampuan ekonomi.

“Laut itu luas, perjuangan masing-masing, tapi untuk bertahan harus saling berbagi,” ujar Frederikus.

Pada 2017, jumlah armada perikanan tangkap di Papua meningkat menjadi 20.338 unit yang didominasi oleh perahu tanpa motor dan motor tempel. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tumbuh menjadi 221 unit.

Sepanjang 2018, pemerintah akan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di 12 titik lokasi. Selain Merauke, pembangunan dilakukan di Natuna, Saumlaki, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Rote, Sumba Timur, dan Sabang.

Anggaran yang dikucurkan dalam program tersebut nilainya mencapai Rp275,75 miliar. SKPT diproyeksikan menjadi gerbang ekspor ke beberapa negara.

 

Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait