Survei ILO: 70% UMKM di Indonesia Setop Produksi Akibat Covid-19
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melakukan survei mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap 571 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasilnya, 70% UMKM menyatakan berhenti produksi akibat Covid-19.
Survei dilakukan pada 6-24 April 2020 terhadap UMKM yang tersebar di Indonesia. Responden sebagian besar merupakan perusahaan formal.
"Sekitar 70% atau dua per tiga yang setop produksi itu kondisinya mengkhawatirkan, entah berhenti sementara atau seterusnya," kata Project Manager ILO Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahan (SCORE) Indonesia Januar Rustandie dalam webinar yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Rabu (3/6).
Menurutnya, sebagian besar pengusaha mengatakan berhenti produksi untuk sementara karena terjadi penurunan pesanan selama pandemi corona.
(Baca: Sandiaga Usul Tahap New Normal Ekonomi, Pertama Dibuka UMKM pada Juni)
Terkait hal itu, ILO pun menemukan ada sekitar 63% UMKM menghentikan dan meminta karyawannya untuk cuti berbayar atau tidak berbayar. Selain itu, ada pula karyawan UMKM yang telah terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kemudian, sebanyak 90% responden disebutnya menghadapi masalah arus kas akibat pandemi Covid-19. Bahkan beberapa perusahaan besar yang memiliki lebih dari 250 pekerja, 78% di antaranya mengalami masalah arus kas.
Selanjutnya, sebanyak empat dari lima perusahaan atau 80% responden mengakui pendapatannya menurun tajam. Rinciannya, sekitar 34% perusahaan yang disurvei pendapatannya menurun sebesar 25%. Lalu, 18% responden mengalami penurunan pendapatan antara 25-50%, dan 28% responden sisanya mengalami penurunan berkurang penghasilan lebih dari setengah.
Seiring gangguan usaha dan pembatasan pergerakan, 64% perusahaan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Sedangkan hampir dua pertiga atau sekitar 66% menghadapi masalah dengan pengiriman produk jadi.
Survei juga menunjukkan, pengusaha berupaya untuk mengatasi dampak wabah. Sebanyak 35% responden berupaya mediversifikasi saluran penjualan atau pemasaran, penjualan dan pengiriman secara daring.
Kemudian, satu dari lima perusahan atau sebanyak 21% responden mendiversifikasi produk sebagai respons terhadap permintaan baru, seperti masker dan sanitasi.
Namun, survei menunjukkan hanya 1 dari 5 perushaan yang berhasil diversifikasi produk. "Sehingga tidak mudah untuk diversifikasi," ujarnya.
Di sisi lain, banyak perusahaan mengurangi hasil kerja. Seperempat perusahaan mengatakan tidak dapat memiliki jumlah pekerja yang memadai untuk menjalankan operasional usaha mereka karena berbagai alasan, termasuk pembatasan akibat pergerakan.
(Baca: Pemerintah Gandeng Blibli Dorong Transaksi UMKM di Tengah Pandemi)
Permasalahan lainnya, permintaan konsumen anjlok di semua jenis usaha. Meski begitu, ada sejumlah produk dan jasa mengalami peningkatan permintaan.
"Sekitar 5% perusahaan yang disurvei menerima permintaan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan mengalami peningkatan produksi," ujar dia.
Ia pun mengatakan, 60% responden membutuhkan pelatihan rencana bisnis agar bisa bertahan di tengah pandemi. Selain itu, nasihat terkait penerapan keselamatan kerja juga diperlukan oleh pengusaha agar bisnis tetap berlanjut di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Selain itu, pengusaha juga membutuhkan pelatihan cara diversifikasi produk dan pelatihan terkait berjualan secara daring.
ILO pun menyarankan, pemerintah dapat memberikan bantuan terkait keuangan UMKM. Meski pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal, insentif tersebut baru dimanfaatkan oleh 30% UMKM.
