Indonesia Tak Mau Disetir Negara Maju dalam Penggunaan Plastik
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berkomitmen akan mengurangi sampah plastik yang dibuang ke laut. Namun, pemerintah tidak ingin Indonesia dan ASEAN disetir oleh negara maju terkait penggunaan plastik.
“Kita sebagai negara ASEAN harus punya posisi juga dan harus kuat. Jadi kita jangan mau disetir negara maju. Mereka sering bilang jangan pakai plastik," ujar Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves Rofi Alhanif, dalam Media Briefing di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (16/10).
Rofi mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemimpin ASEAN dan global dengan memberikan contoh yang baik. Salah satunya dengan komitmen untuk berperan secara aktif menangani sampah plastik di laut.
Selain itu, menurut dia negara-negara ASEAN harus berperan penting dalam mengurangi sampah plastik agar tidak tertinggal dengan negara maju, serta untuk mengembangkan industri dan ekonomi yang lebih maju lagi. Apalagi, Indonesia sebagai perekonomian terbesar di ASEAN harus memiliki peran penting dalam mengurangi sampah-sampah plastik ini.
“Kami optimis target (penurunan sampah plastik di laut) sebesar 70% pada 2025 bisa tercapai," ujarnya. Dia juga berharap Indonesia mempunyai kesamaan pandangan dengan negara-negara ASEAN terhadap isu pengurangan sampah plastik di laut, serta mempunyai langkah-langkah yang sinergis untuk mengatasinya.
Di sisi lain dia menilai, Indonesia dan negara lainnya di ASEAN sebagai negara berkembang tidak bisa disamakan dengan negara maju dalam menangani sampah plastik. Di negara maju, masyarakatnya sudah tertib, industrinya sudah mumpuni, dan kapasitas daur ulangnya juga cukup besar. Sementara, kondisi di ASEAN jauh berbeda. .
Rofi mengatakan permasalahan Indonesia selama ini bukan pada penggunaan plastik, melainkan di pengolahan sampah plastik. Dengan demikian, dia berharap ke depan Indonesia bisa lebih baik dalam mengelola sampah plastik. “Seharusnya itu tidak mengganggu ekonomi kita dalam konteks produksi plastik dan seterusnya,” ujarnya.
Indonesia Tekan Kebocoran Sampah Plastik Laut Sebesar 36%
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Indonesia tercatat telah berhasil menekan kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 36% atau sebesar 217.702 ton sampai dengan tahun 2022.
Angka tersebut menggunakan basis data kebocoran sampah laut tahun 2018 yang mencapai 615.675 ton. Pencapaian tersebut dilakukan melalui optimalisasi upaya pengurangan sampah melalui, pencegahan timbulan sampah, menggunakan produk/kemasan hasil daur ulang atau yang dapat didaur ulang.
Selain itu juga dengan melakukan pemanfaatan kembali, serta upaya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
“Saya berharap setiap upaya yang dilakukan dunia usaha dapat bersinergi juga dengan program pemerintah, sehingga kita bersama-sama dapat mendukung pencapaian target penanganan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025,” ujar Luhut.
