Jelang Debat, Cawapres Diminta Komitmen Sahkan RUU Masyarakat Adat
Pasangan calon presiden dan wakil presiden didesak untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat dalam debat cawapres pada Minggu (21/1). Kesejahteraan masyarakat adat perlu ditingkatkan agar tidak lagi menjadi konflik
“RUU masyarakat adat yang sampai hari ini nggak disahkan dan itu menjadi tantangan,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Katadata, Kamis (18/1).
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum mengangkat tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat pada debat keempat yang diselenggarakan Minggu (21/1).
Bhima mengatakan masyarakat adat ataupun tanah adat kerap terlibat dalam konflik dalam isu pembangunan.
“Bagaimana masyarakat adat itu bisa diberikan hak lebih untuk mengelola lingkungan dan adakah insentif buat masyarakat adat yang mengelola hutan dan sumber mata air,” ujarnya.
Sebelumnya, Climate Right Internasional (CRI) dalam laporannya mengatakan penambangan dan peleburan nikel di Indonesia berpotensi mengancam hak asasi manusia masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, mencemari lingkungan, dan memicu krisis iklim.
“Transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik adalah bagian penting menuju transisi global dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, namun tumbuhnya tidak boleh mengulang praktik-praktik yang merusak lingkungan,” kata Peneliti dari Climate Rights Internasional, Krista Shennum, dalam keterangan pers, Rabu (17/1).
