IESR: Penyusunan Target NDC Kedua Harus Ambisius dan Setara
Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan masukan pada pemerintah yang tengah menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC) untuk disampaikan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Menurut IESR, penyusunan SNDC tersebut perlu mengacu kepada empat aspek.
"Penyusunan target SNDC perlu mengacu pada empat aspek yaitu, ambisius, pendanaan dan kesetaraan, kredibilitas, dan transparansi," ujar Analisis Agrikultur, Kehutanan, Penggunaan Lahan dan Perubahan Iklim, Institute for Essential Services Reform (IESR), Anindita Hapsari dalam keterangan, Rabu (26/6).
NDC atau Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).
Anindita mengatakan, Target SNDC harus selaras dengan skenario 1,5 derajat celcius. Dimana, antara ambisi dan implementasi harus pula sejalan dengan pelibatan pemangku kepentingan yang relevan. Namun, yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai waktu implementasi SNDC yang akan berlangsung pada 2031-2035 sementara mitigasi krisis iklim harus tetap berjalan.
"Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperkuat target Enhanced NDC (ENDC) yang diimplementasikan pada 2025-2030," ujarnya.
Anindita mengatakan, pemerintah perlu membangun kredibilitas dengan memastikan implementasi target penurunan emisi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pemerintah harus mampu menyesuaikan strategi untuk dapat menutup kesenjangan antara emisi saat ini dengan target yang sesuai dengan skenario 1,5 derajat celcius.
"Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menghapus kebijakan atau bauran yang tidak sejalan dengan tujuan pengurangan emisi dan menghambat pencapaian target 1,5 derajat celcius," ucapnya.
Penetapan Target Bauran EBT
Sementara itu, Analisis Sistem Ketenagalistrikan IESR, Akbar Bagaskara mengatakan, penurunan emisi sektor energi akan lebih terukur jelas dengan adanya penetapan target bauran energi terbarukan dibandingkan dengan menggunakan kapasitas energi terbarukan yang telah terpasang.
Maka dari itu, ia mendorong agar pemerintah dapat meningkatkan level mitigasi emisi termasuk dalam hal sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Strategi penurunan emisi di sektor ketenagalistrikan, seperti dengan memperlengkapi PLTU batubara dengan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dinilai tidak efektif dan efisien untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission, NZE).
"Strategi cofiring biomassa perlu ditinjau ulang," ujarnya.
Akbar mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan pemenuhan bahan baku yang diproyeksi membutuhkan Hutan Tanaman Energi minimal 2,33 juta hektar dalam menyusun SNDC. Selain itu, verifikasi klaim penurunan emisi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan emisi dari siklus hidup dari biomassa tersebut.
