Norwegia Berkomitmen Bantu Transisi Energi Indonesia Melalui JETP
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Energi Norwegia, Terje Aasland, mengatakan pemerintah Norwegia berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Kondisi tersebut tak terlepas dari status Norwegia yang masuk ke dalam anggota International Partners Group (IPG) untuk Just Energy Transition Partnership (JETP).
Aasland mengatakan, Indonesia dan Norwegia telah menetapkan target NZE yang ambisius sehingga mewujudkan tujuan Persetujuan Paris. Dirinya menantikan ambisi pemerintah Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada sektor energi.
Dia mengatakan, Norwegia sedang mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang baru yang membantu untuk mencapai target NZE. Teknologi tersebut berkaitan misalnya Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dan pengembangan energi hidrogen hijau.
"Selain menerapkan kebijakan dan kerangka kerja yang ketat mengenai emisi gas rumah kaca dan standar lingkungan, penting juga untuk menyoroti peran utama perusahaan dalam mengenali peluang untuk solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.
Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, peralihan ke energi terbarukan sangat penting karena Indonesia berkomitmen pada Persetujuan Paris. Apalagi saat ini Indonesia masih bergantung pada energi batu bara.
Ia berharap Indonesia dapat belajar dari Norwegia dalam mengelola cadangan batu bara dan mempersiapkan transformasi ke energi terbarukan. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang harus dipersiapkan untuk transisi energi, yaitu pengembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur transmisi, dan menjadi produsen penyimpanan energi.
"Dengan Norwegia, Indonesia dapat mengembangkan teknologi, serta membangun kemitraan komersial dan bisnis di bidang energi terbarukan dengan menyediakan pendanaan jangka panjang dan lebih murah," ujar Bambang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan transisi energi memiliki implikasi yang signifikan terhadap industri bahan bakar fosil. Hal itu termasuk menurunnya permintaan bahan bakar fosil dan meningkatnya tekanan dari pemerintah, investor, pelanggan, dan masyarakat untuk mengurangi emisi.
Selain itu, dia mengatakan, transisi energi juga melibatkan inovasi untuk tetap kompetitif di pasar. Untuk itu, para pelaku usaha, khususnya di sektor minyak dan gas, perlu memitigasi implikasi tersebut dengan menyesuaikan strategi operasi dan investasi mereka .
Untuk membatasi suhu di bawah 1,5 derajat Celcius, negara-negara harus mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan. Hal ini termasuk menerapkan pajak karbon, mensubsidi teknologi rendah karbon, dan menghapus infrastruktur bahan bakar fosil secara bertahap.
"Jika bisnis gagal melakukannya, maka membawa risiko terhadap reputasi mereka," ujar Fabby.
