Menteri Lingkungan Hidup: Kebakaran Lahan Percepat Krisis Iklim Dunia

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kebakaran hutan dan lahan mempercepat terjadinya krisis iklim. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan menyumbang emisi gas rumah kaca cukup besar.

“Kebakaran lahan tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim global,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (24/2).

Hanif mengatakan Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional sesuai target Nationally Determined Contributions (NDC) 2030. Karena itu, Indonesia perlu mendorong berkurangnya kebakaran lahan demi mencapai target nol emisi bersih atau net zero emissions (NZE) pada 2060.   

Hanif mengatakan, kebakaran lahan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi nasional. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah kebakaran lahan.

"Setiap pihak memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan rawan kebakaran agar tetap aman. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mengurangi risiko dan dampak kebakaran secara signifikan," ujarnya.

Perlu Deteksi Dini di Wilayah Rawan Kebakaran

Ia mengatakan perlu deteksi dini dan pengawasan ketat di wilayah rawan kebakaran. Dengan begitu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di wilayah dengan t ingkat kerawanan tinggi.

“Setiap titik panas harus ditangani dengan cepat melalui patroli darat, udara, dan pemanfaatan teknologi terbaru," ucapnya.

Langkah-langkah strategis yang harus diambil pemerintah Indonesia meliputi identifikasi wilayah rawan, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengawasan berbasis teknologi, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Untuk menghadapi musim kemarau 2025, Hanif meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku usaha, serta masyarakat, untuk memperkuat sinergi pencegahan.

“Edukasi dan kampanye publik harus digencarkan di kawasan rawan kebakaran. Monitoring prakiraan cuaca secara berkala juga menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi. Pemerintah menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengendalian kebakaran di wilayah rentan,” ungkapnya.