AS Bakal Balas Anggota IMO yang Dukung Rencana Nol Emisi Bersih

Amerika Serikat (AS) menolak proposal "Kerangka Kerja Net-Zero" oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO), yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global dari sektor pelayaran internasional, pada Selasa (12/8). AS juga mengancam akan memberikan balasan terhadap negara-negara yang mendukung proposal IMO tersebut.

Pengumuman yang dibuat dalam pernyataan bersama oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Energi Chris Wright, dan Menteri Transportasi Sean Duffy, muncul menjelang pemungutan suara di badan pelayaran PBB untuk mengadopsi proposal net-zero, pada Oktober 2025.

Hal ini juga terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggunakan tarif sebagai alat untuk memengaruhi perilaku para pemimpin negara lain, termasuk Cina, India, dan Brasil, dan ketika AS menarik dukungan untuk peraturan yang bertujuan untuk mengekang perubahan iklim.

"Pemerintahan Trump dengan tegas menolak proposal ini di hadapan IMO dan tidak akan mentolerir tindakan apa pun yang meningkatkan biaya bagi warga negara kami, penyedia energi, perusahaan pelayaran dan pelanggan mereka, atau wisatawan," demikian kutipan pernyataan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8).

"Para anggota IMO lainnya harus tahu bahwa kami akan mencari dukungan mereka terhadap tindakan ini dan tidak akan ragu untuk membalas atau mencari solusi bagi warga negara kami jika upaya ini gagal," lanjutnya.

Amerika Serikat, salah satu dari 176 negara anggota IMO, keluar dari pembicaraan IMO mengenai kerangka kerja net-zero pada bulan April. Dalam memo yang dilihat oleh Reuters, negara adidaya ini mendesak anggota IMO lainnya untuk mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap proposal net-zero.

Negara-negara anggota IMO menyetujui kerangka kerja net-zero pada April 2025 setelah pemungutan suara yang membutuhkan mayoritas sederhana. Sebanyak 63 negara anggota termasuk Cina, Brasil, dan negara-negara Uni Eropa memberikan suara mendukung, sementara hanya 16 negara yang memberikan suara menentang.

Pada 8 Oktober, pemungutan suara akan membutuhkan dua pertiga mayoritas dari 108 negara anggota yang meratifikasi undang-undang utama yang bertujuan untuk mengurangi polusi perkapalan. IMO hanya melakukan pemungutan suara jika tidak ada kesepakatan tentang peraturan di antara negara-negara anggota.

Emisi dari Sektor Perkapalan

Kapal laut mengangkut sekitar 80% perdagangan dunia dan menyumbang hampir 3% dari emisi karbon dioksida dunia. Industri ini berada di bawah tekanan dari para pemerhati lingkungan dan investor untuk memberikan aksi iklim yang lebih konkret, termasuk pungutan karbon.

Banyak perusahaan pelayaran laut besar telah berkomitmen untuk operasi net-zero pada tahun 2050.
Beberapa kelompok industri yang mewakili mereka mendukung undang-undang tersebut, bahkan ketika para anggota menyerukan insentif, termasuk mengenakan biaya pada bahan bakar fosil yang mencemari untuk membantu mengimbangi biaya bahan bakar ramah lingkungan yang lebih tinggi.

Dewan Pelayaran Dunia, yang mewakili perusahaan-perusahaan besar seperti pengangkut kontainer Maersk dan pengangkut mobil Wallenius Wilhelmsen menolak berkomentar.

Presiden Donald Trump juga mengatakan dia menarik AS dari perjanjian iklim Paris, yang menetapkan tujuan bagi negara-negara untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2050.

AS saat ini terlibat dalam negosiasi PBB untuk mengamankan perjanjian global untuk mengurangi polusi plastik. Dalam sebuah memo, AS memperingatkan negara-negara bahwa mereka tidak akan mendukung pakta yang menetapkan batasan pada polusi plastik dan melarang penggunaan bahan kimia tertentu.