COP30 Resmikan Aliansi Implementasi NAP untuk Percepat Adaptasi Iklim

Aliansi untuk Implementasi Rencana Adaptasi Nasional (NAP) resmi diluncurkan pada 18 November di COP30 untuk mempercepat aksi adaptasi perubahan iklim dalam skala besar.  Inisiatif global ini dipimpin oleh Presidensi COP30 bersama pemerintah Jerman, Italia, dan UNDP, dengan tujuan memperkuat koordinasi, membuka akses pendanaan, serta mempercepat pelaksanaan rencana adaptasi di berbagai negara.

Platform baru ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan pembangunan multilateral, dana investasi, masyarakat sipil, dan sektor swasta agar dapat bekerja bersama mengatasi hambatan pendanaan dan kapasitas dalam adaptasi perubahan iklim. 

“Pertemuan ini mempertemukan berbagai organisasi yang menelaah lanskap NAP dengan berbagai metodologi dan akan menghasilkan upaya bersama untuk adaptasi,” kata Direktur Program Presidensi COP30, Alice Amorim, seperti dikutip COP30.br.

Para peserta memaparkan upaya mengatasi hambatan yang mengganjal tindakan adaptasi dalam skala besar. Laporan UNDP yang dirilis bulan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini berada di antara delapan hingga empat belas kali lebih besar daripada sumber daya publik yang tersedia di seluruh dunia. 

Laporan tersebut juga menekankan perlunya penguatan pembangunan kapasitas dan alih teknologi untuk menjawab tantangan tersebut.

Direktur Adaptasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Youssef Nassef, menegaskan penting untuk menunjukkan bahwa adaptasi adalah bidang yang menarik bagi investasi. Ia memperingatkan, jika rencana adaptasi iklim tidak dibiayai, dampaknya dapat mengancam nyawa manusia. 

“Semoga Aliansi ini menjadi katalisator untuk menarik aktor-aktor di luar yang biasanya terlibat,” katanya.

Champion Iklim Tingkat Tinggi COP30, Dan Ioschpe, mengatakan Belém seharusnya menjadi titik balik dalam memastikan adaptasi mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. 

“Kami telah mengambil langkah besar ke depan dengan pembentukan Aliansi ini,” katanya lagi.

NAP Memandu Respons terhadap Risiko Iklim

NAP disusun oleh pemerintah nasional, dokumen ini memandu respons terhadap risiko iklim dan mengurangi kerentanan demi melindungi masyarakat, infrastruktur, mata pencaharian, perekonomian, dan lingkungan. 

Dokumen ini memungkinkan pemerintah mengakses pendanaan iklim, memobilisasi dukungan internasional, dan mengoordinasikan upaya lintas lembaga.

NAP merupakan jenis Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) yang berfokus khusus pada aksi adaptasi tanpa membahas mitigasi. Namun berbeda dengan NDC, penyerahan NAP kepada UNFCCC tidak wajib dan tidak memiliki tenggat waktu tertentu.

Menurut UNFCCC, Rencana Adaptasi Nasional sangat relevan bagi 1,2 miliar orang yang terpapar risiko iklim kritis seperti badai, banjir, gelombang panas, serta kekeringan yang semakin sering dan intens, menurut UNFCCC. 

Negara-negara Terbelakang (LDC) dan Negara Kepulauan Kecil (SIDS) sangat rentan dan telah mengalami dampak iklim parah seperti kenaikan permukaan laut, badai ekstrem, dan pengasaman laut. Sepanjang rangkaian COP30, Brasil mendorong negara-negara untuk memperbarui NAP mereka. 

Pada 2025, sebelas negara menyerahkan dokumen mereka: Antigua dan Barbuda, Burkina Faso, Grenada, Indonesia, Israel, Yordania, Republik Demokratik Rakyat Laos, Mongolia, Montenegro, Somalia, dan Vietnam. Secara total, tujuh puluh satu negara telah menyerahkan rencana mereka kepada UNFCCC.

Mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk pada 2001 oleh UNFCCC untuk mendukung negara berkembang dalam memobilisasi sumber daya untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim menerima hampir US$ 135 juta (Rp 2,26 triliun, kurs Rp 16.750/US$) selama Presidensi COP30 Brasil. Kontribusi berikut diumumkan dan telah dikonfirmasi hingga Selasa:

-Belgia (Wilayah Walloon): US$ 3,31 juta atau Rp 55,45 miliar
-Jerman: 60 juta euro (US$ 69,36 juta) atau Rp 1,62 triliun
-Islandia: US$ 0,62 juta atau Rp 10,38 miliar
-Irlandia: US$ 11,56 juta atau Rp 193,62 miliar
-Luksemburg: US$ 5,78 juta atau Rp 96,81 miliar
-Portugal: US$ 1,16 juta atau Rp 19,43 miliar
-Republik Korea: US$ 0,84 juta atau Rp 14,07 miliar
-Spanyol: US$ 23,12 juta atau Rp 387,24 miliar
-Swedia: US$ 13,28 juta atau Rp 222,43 miliar
-Swiss: US$ 5,16 juta atau Rp 86,4 miliar