Banjir di Sumatra Dipicu Curah Hujan Ekstrem dan Hilangnya Tutupan Hutan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada 25–27 November 2025, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, dipicu oleh curah hujan ekstrem dan hilangnya tutupan hutan.

Selama periode tersebut, curah hujan mencapai lebih dari 150 mm per hari. Akibatnya, debit air sungai meningkat drastis dalam waktu singkat dan aliran tak lagi mampu ditampung sehingga meluap ke permukiman.

Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih, mengatakan intensitas hujan tinggi bukan satu-satunya penyebab banjir di Sumatra. Dia menyebut perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan hutan memperburuk kondisi hidrologis di daerah terdampak. 

“Kalau kita lihat ada perubahan… ini membandingkan 2019 sampai 2024. Perubahan tutupan lahan ini tidak hanya di dalam kawasan hutan, tetapi juga di luar kawasan hutan yang fungsinya harusnya menangkap air,” kata Dyah Murtiningsih dalam konferensi pers, Jumat (28/11).

Dia menjelaskan, pembukaan lahan dan alih fungsi kawasan tangkapan air menyebabkan sedimentasi meningkat dan kapasitas sungai dalam menampung aliran permukaan menurun.

Untuk itu, Kemenhut menegaskan perlunya penanganan menyeluruh pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah rentan banjir. Dia mengungkapkan perubahan tutupan lahan terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Sebagai contoh, ia menyebut kawasan Kruanggedek yang mengalami perubahan tutupan lahan hingga minus 292,80 hektare. Hilangnya vegetasi penahan air di hulu DAS, menurut Dyah, berkontribusi besar pada meningkatnya kerentanan banjir.

Memperbaiki Koordinasi Lintas Sektor

Ia menyatakan pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar mitigasi dan adaptasi dapat berjalan lebih efektif. 

“Kita memang perlu koordinasi lebih lanjut yang memang sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan antarsektor terkait dengan mitigasi dan juga adaptasi kondisi banjir yang terjadi di wilayah Indonesia ini,” ujarnya.

Sejumlah langkah prioritas kini dikebut, antara lain konservasi kawasan hutan hulu DAS, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian alih fungsi lahan, penguatan pemberdayaan masyarakat, hingga penataan sempadan sungai dan penerapan sipil teknis.

Dyah menegaskan bahwa perlindungan wilayah hulu dan kesesuaian tata ruang menjadi kunci mencegah bencana serupa kembali melanda. “Bagaimana menjaga kawasan hutan agar tidak terjadi penebangan pohon dan peningkatan produktivitas lahan sesuai daya dukung,” tuturnya.