Lembaga Kajian AS Pertanyakan Kelayakan Co-firing Biomassa pada PLTU
Upaya memperpanjang umur pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan cara co-firing bukan senjata pamungkas untuk mencapai target 23% energi baru terbarukan (EBT). Lembaga kajian internasional asal Amerika Serikat, Institute for Energi Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebut tanpa insentif signifikan akan sulit melaksanakan program itu.
Analis keuangan energi IEEFA Putra Adhiguna mempertanyakan kelayakan ekonomi, stabilitas pasokan bahan baku, dan tantangan teknis penggunaan co-firing. “Apakah PLN dapat menjalankannya tanpa hambatan teknis dan Keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/2).
Sebagai informasi, PLN berencana menerapkan co-firing pada PLTU-nya dengan cara mencampur bahan bakar batu bara dengan biomassa. Target kapasitas pembangkit yang memakai teknologi ini adalah 18 gigawatt (GW) dan pelaksanaannya mulai 2021 hingga 2023. Harapannya, langkah ini dapat sejalan dengan patokan pemerintah untuk mencapai bauran energi pada pembangkit sebesar 23% pada 2025.
Dengan angka kapasitas pembangkit tersebut, menurut Adhiguna, membutuhkan industri biomassa dalam skala besar. “Untuk suplai bahan bakar co-firing yang stabil sebesar empat juta ton sampai sembilan juta ton per tahun,” ucapnya.
Berdasarkan analisis IEEFA ada kerangka perencanaan yang perlu menjadi pertimbangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melaksanakan pencampuran bahan bakar tersebut. Pertama, co-firing merupakan teknologi sejak akhir 1990an yang dipakai di sejumlah negara. Namun, aplikasinya secara global sangat kecil ketimbang teknologi lainnya.
Hambatan penggunaannya selama 20 tahun terakhir tidak banyak berubah. Misalnya, harga biomassa yang tinggi, sulitnya membangun rantai pasok bahan baku yang stabil, serta berbagai tantangan teknis yang kemungkinan besar akan membebani PLN secara operasional dan keuangan.
Jika berbagai hambatan tersebut tidak dapat diatasi, maka belum jelas apakah teknologi ini dapat berkembang secara efisien di Indonesia. Apalagi kondisi geografisnya sangat beragam.
Amerika Serikat maupun Tiongkok sampai sekarang belum berhasil mengembangkan operasi co-firing dalam skala besar. Padahal, dua negara ini memiliki potensi biomassa yang melimpah, armada pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar, serta basis teknologi pembangkit listrik yang kuat.
Perbandingan aplikasi biomassa dengan negara lain juga perlu hati-hati, mengingat konteksnya dapat berbeda. Inggris, misalnya, memerlukan dukungan dana publik lebih dari 700 juta poundsterling (sekitar Rp 13,4 triliun) pada 2019 untuk mendukung pembangkit biomassa terbesarnya.
Kedua, intervensi kebijakan dan insentif pemerintah berperan penting dalam pengembangan co-firing di negara lain. Dukungan kebijakan seperti feed-in-tariffs (FITs) dan renewable portfolio standards (RPS) sangat penting. Namun, sampai saat ini belum ada rencana kebijakan insentif yang diperkenalkan di Indonesia.
Ketiga, untuk memahami keseluruhan imbas dari co-firing, sangat penting menganalisis dampaknya pada kondisi operasional dan keuangan PLN. Co-firing tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan biaya bahan bakar saja.
Potensi Biomassa Indonesia
Adhiguna memperkirakan teknologi mencapur bahan bakar akan mempengaruhi kondisi operasional PLTU. Termasuk di dalamnya, peningkatan pengendapan abu, korosi, dan penurunan efisiensi penggunaan bahan bakar.
Biomassa kayu non-konvensional, seperti serbuk gergaji dapat menawarkan bahan bakar dengan harga lebih rendah. Tapi bahan baku ini perlu dikaitkan dengan kelayakan rencana pasokan dan penilaian teknis yang kredibel.
Evaluasi yang mendalam terhadap spesifikasi bahan bakar turunan sampah (RDF) berbasis limbah juga sangatlah penting. Hal ini mengingat sifat fisik dan kimianya yang tidak mudah untuk diaplikasikan dalam operasi co-firing.
Industri biomassa merupakan industri yang mengandalkan kebijakan dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen jangka panjang pemerintah dan PLN.
Pertumbuhan industri biomassa berbasis kayu di Indonesia baru-baru ini adalah imbas dari peningkatan permintaan internasional untuk bahan baku berkualitas dengan harga tinggi. "Apakah pasar akan berkembang untuk menanggapi permintaan biomassa PLN tapi dengan harga rendah? Masih menjadi pertanyaan,” ucapnya.
Proyeksi kenaikan pangsa produsen listrik independen (IPP) dan penurunan pangsa pembangkit listrik PLN dalam dekade mendatang juga perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi dampak menyeluruh dari program co-firing.
Indonesia berpotensi menjadi negara dengan basis biomassa yang kuat, dan ambisi co-firing bisa menjadi titik awal untuk memicu perkembangannya. “Namun, ambisi tersebut dapat dibangun dengan transparansi dan perencanaan yang baik untuk mendukung stabilitas pasar jangka panjang," kata Adhiguna.
