Lembaga Kajian AS Pertanyakan Kelayakan Co-firing Biomassa pada PLTU

Image title
8 Februari 2021, 15:28
Progres proyek program 35.000 MW dan kondisi kelistrikan di wilayah regional Jawa bagian Barat di lokasi proyek PLTU Lontar, Balaraja, Banten (29/3).
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi. Program co-firing pada PLTU, menurut IEEFA, tidak dapat menjadi senjata pamungkas untuk mencapai target bauran energi.

Upaya memperpanjang umur pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan cara co-firing bukan senjata pamungkas untuk mencapai target 23% energi baru terbarukan (EBT). Lembaga kajian internasional asal Amerika Serikat, Institute for Energi Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebut tanpa insentif signifikan akan sulit melaksanakan program itu.

Analis keuangan energi IEEFA Putra Adhiguna mempertanyakan kelayakan ekonomi, stabilitas pasokan bahan baku, dan tantangan teknis penggunaan co-firing. “Apakah PLN dapat menjalankannya tanpa hambatan teknis dan Keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/2). 

Sebagai informasi, PLN berencana menerapkan co-firing pada PLTU-nya dengan cara mencampur bahan bakar batu bara dengan biomassa. Target kapasitas pembangkit yang memakai teknologi ini adalah 18 gigawatt (GW) dan pelaksanaannya mulai 2021 hingga 2023. Harapannya, langkah ini dapat sejalan dengan patokan pemerintah untuk mencapai bauran energi pada pembangkit sebesar 23% pada 2025. 

Dengan angka kapasitas pembangkit tersebut, menurut Adhiguna, membutuhkan industri biomassa dalam skala besar. “Untuk suplai bahan bakar co-firing yang stabil sebesar empat juta ton sampai sembilan juta ton per tahun,” ucapnya. 

Berdasarkan analisis IEEFA ada kerangka perencanaan yang perlu menjadi pertimbangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melaksanakan pencampuran bahan bakar tersebut. Pertama, co-firing merupakan teknologi sejak akhir 1990an yang dipakai di sejumlah negara. Namun, aplikasinya secara global sangat kecil ketimbang teknologi lainnya. 

Hambatan penggunaannya selama 20 tahun terakhir tidak banyak berubah. Misalnya, harga biomassa yang tinggi, sulitnya membangun rantai pasok bahan baku yang stabil, serta berbagai tantangan teknis yang kemungkinan besar akan membebani PLN secara operasional dan keuangan.

Jika berbagai hambatan tersebut tidak dapat diatasi, maka belum jelas apakah teknologi ini dapat berkembang secara efisien di Indonesia. Apalagi kondisi geografisnya sangat beragam.

Amerika Serikat maupun Tiongkok sampai sekarang belum berhasil mengembangkan operasi co-firing dalam skala besar. Padahal, dua negara ini memiliki potensi biomassa yang melimpah, armada pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar, serta basis teknologi pembangkit listrik yang kuat.

Perbandingan aplikasi biomassa dengan negara lain juga perlu hati-hati, mengingat konteksnya dapat berbeda. Inggris, misalnya, memerlukan dukungan dana publik lebih dari 700 juta poundsterling (sekitar Rp 13,4 triliun) pada 2019 untuk mendukung pembangkit biomassa terbesarnya. 

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...