Pemerintah Akui Subsidi Jadi Penghambat Pengembangan Energi Terbarukan
Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT di dalam negeri. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan pengembangan energi terbarukan bukan perkara mudah. Masalahnya, subsidi energi fosil masih mendominasi.
Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) porsinya mencapai sekitar 20% dari alokasi subsidi. Sedangkan penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran. "Kondisi ini menyebabkan EBT sulit bersaing dengan bahan bakar fosil," ucap dia dalam Feasibility of Green Recovery in Indonesia: The Role of Fossil Fuel Subsidy Reform, Kamis (18/2).
Pemerintah memiliki target bauran energi terbarukan sebesar 23% di 2025. Realisasinya sekarang baru 11,3%.
Pengembangan energi bersih sejalan juga dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Dalam target nasional pengurangan emisi atau nationally determined contribution (NDC), pemerintah mematoknya sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di 2030.
Komitmen RI untuk Kurangi Emisi Karbon
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi sekitar 314 juta ton pada 2030.
Karena itu, ia mendorong agar energi terbarukan dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. "Bauran energi ini memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dan transisi energi," kata dia.
Pemerintah sedang menggenjot program-program pemanfaatan energi baru terbarukan. Beberapa di antaranya adalah substitusi energi primer dengan program biofuel 30% atau B30, co-firing pembangkit listrik, dan pemanfaatan refuse-derived fuel (RDF).
Selain itu, pemerintah melakukan konversi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi berbahan bakar EBT dan meningkatkan kapasitas energi bersih dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). "Kami juga mempercepat pengembangan baterai untuk kendaraan listrik dan akan melanjutkan program efisiensi energi," ucapnya.
Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg mengatak emisi gas rumah kaca sangat berbahaya dan mengancam kehidupn di masa mendatang. Dengan adanya upaya bersama, ia optimistis emisi karbon dapat berkurang sesuai target. "Kerja sama bilateral dan multinasional ini bisa mencapai target bersama," ujarnya.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yag cukup signifikan pada dunia. Meskipun vaksin telah mulai didistribusikan, namun krisis harus tetap dimitigasi. Ekonomi hijau pun dapat menjadi solusi. "Kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Kita juga bisa meningkatkan revolusi hijau," ucapnya.
