Dewan Energi Minta Hidrogen Masuk dalam Perpres Harga Listrik EBT
Dewan Energi Nasional (DEN) berharap agar salah satu sumber energi bersih yakni hidrogen dapat masuk dalam perpres harga listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Adapun aturan tersebut saat ini masih digodok oleh pemerintah.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan cukup banyak alternatif sumber energi baru yang dapat dipilih dalam mendukung transisi energi. Salah satunya, hidrogen yang memungkinkan sebagai transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Dia berharap supaya sumber energi baru ini dapat masuk dalam Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai harga listrik energi baru terbarukan (EBT). Sehingga keekonomian dari sumber energi hidrogen dapat dihitung atau diketahui.
"Nanti akan keluar perpresnya soal harga EBT. Mudah-mudahan hidrogen masuk di dalam perpres. Sehingga kita bisa tahu mereka bisa dikembangkan apa tidak," kata Satya dalam diskusi secara virtual Kamis (24/6).
Menurutnya, pengembangan sumber energi baru terbarukan berbeda dibandingkan dengan gas bumi. Pemerintah tidak akan lagi memberikan subsidi seperti halnya yang sudah diberikan untuk harga gas khusus untuk industri sebesar US$ 6 per MMBTU.
"Berbeda dengan harga gas. Pemerintah menanggung, tidak demikian di renewable. berapa keekonomiannya pemerintah tidak menanggung selisihnya," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana untuk mengembangkan salah satu sumber energi bersih yakni hidrogen atau fuel cell. Hal ini untuk menggenjot transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi baru yang ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hidrogen merupakan kunci utama dalam pengembangan sistem energi masa depan. Meski demikian, hingga saat ini pengembangannya di Indonesia masih pada tahap penelitian.
"Untuk saat ini pengembangan hidrogen di Indonesia masih dalam tahap penelitian, belum memiliki akses pada skala komersial," ujar Rida beberapa waktu lalu.
Selain itu, untuk menggenjot pengembangan energi baru terbarukan, pemerintah juga telah menetapkan strategi besar (grand strategy) energi nasional. Strategi tersebut menekankan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, dan mengembangkan infrastruktur energi.
