Sri Mulyani Beberkan Sulitnya Mempensiunkan Dini PLTU Batu Bara di RI
Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk mendukung transisi energi di Indonesia, terutama guna mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, rencana ini memakan anggaran jumbo karena pemerintah harus mengkompensasi kontrak penjualan yang terlanjur disepakati antara pemilik PLTU batu bara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Misal kontraknya dengan PLN 30 tahun, kemudian kita minta kontraknya diturunkan jadi 15 tahun. Pengusaha itu tentu bisa saja melakukannya, tapi mereka akan meminta kompensasi atas sisa 15 tahun kontrak yang hilang itu. Jadi saya harus punya uang untuk mengkompensasi itu, siapa yang bayar?," ujar Sri Mulyani saat hadir dalam podcast milik Gita Wirjawan, Rabu (8/12).
Dia menjelaskan, biaya pensiun dini PLTU batu bara tidak sebatas menghentikan operasional pembangkit. Pemerintah juga harus mencari pengganti atas pasokan energi yang hilang dari pensiun dini tersebut.
Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebutkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 5,5 GW PLTU batu bara yang dapat dipensiunkan. Namun untuk merealisasikannya, menurut dia, dibutuhkan anggaran mencapai US$ 30 miliar atau Rp 428,4 triliun (kurs Rp 14.280 per US$)
Ia mengakui langkah untuk mempensiunkan batu bara tidak mudah mengingat mayoritas pasokan listrik di Indonesia berasal dari pembangkit kurang ramah lingkungan tersebut. Data Kementerian ESDM menunjukkan 50% dari kapasitas daya listrik Indonesia bersumber dari PLTU.
"Indonesia kan tidak bisa bilang batu bara tiba-tiba tutup terus tidak ada gantinya, karena sebagian besar dari energi kita itu dari batu bara," kata dia.
Selain harus mempersiapkan penggantinya, menurut Sri Mulyani, permintaan terhadap listrik berpotensi semakin besar di masa mendatang seiring perekonomian Indonesia yang terus berkembang. Hal ini membuat proses transisi energi tidak hanya terbatas pada menggantikan kapasitas PLTU saat ini, tetapi juga membangun energi terbarukan dengan kapasitas lebih besar.
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2050 diproyeksikan konsumsi listrik RI bisa mencapai 2.000 TWh dari yang saat ini masih di bawah 300 Twh.
"Jadi saya butuh dua sumber uang, untuk mempensiunkan dan membangun yang renewable. Ini belum membicarakan soal reliability, intermiten atau teknologinya yang reliable," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, menurut dia, Kementerian Keuangan kini tengah menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi tersebut. Hal ini karena menurutnya pemerintah tidak bisa hanya berpidato mengkampanyekan perubahan iklim tanpa memulai tindakan.
Ia mengatakan pemenuhan biaya besar untuk mempensiunkan PLTU batu bara juga membutuhkan bantuan internasional. Sri Mulyani yang juga bertugas sebagai ketua dari koalosi menteri keuangan untuk perubahan iklim pun akan terus mengingatkan negara-negara kaya untuk menepati janjinya membantu negara berkembang mencapai target penurunan emisi.
"Sebagai ketua koalisi tugas saya menagih, yang mengotori dunia ini kebanyakan negara maju, kok sekarang mereka minta kita bersihin lebih banyak. Karena itu kasih uangnya dong," ujar dia.
Ia menagih janji negara maju untuk memberi bantuan US$ 100 miliar atau setara Rp 1.437 triliun (Kurs Rp 14.370 per US$) setiap tahun kepada negara berkembang untuk penanagan perubahan iklim. Analisis OECD terbaru yang dirilis pada akhir Oktober menunjukkan, target tersebut mungkin baru tercapai pada tahun 2023. Padahal, dana ini awalnya ditargetkan bisa tersalurkan penuh pada 2020.
