Dua Pembangkit Panas Bumi Beroperasi Komersial, Total Kapasitas 13 MW
Kementerian ESDM menyampaikan ada 13 megawatt (MW) tambahan listrik panas bumi yang akan beroperasi secara komersial pada 2023. Input setrum bersih itu berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTP Dieng, Wonosobo sejumlah 10 MW dan PLTP Sokoria di Nusa Tenggara Timur berkapasitas 3 MW.
"Tahun ini memang pembangkit yang masuk tidak banyak. Berdasarkan kesiapan progres proyek saat ini hanya ada 13 MW yang mungkin masuk di 2023," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Harris Yahya, di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Kamis (11/5).
Kapasitas produksi listrik PLTP Sokoria lebih kecil dari target awal 5 MW. Sementara tambahan produksi listrik 10 MW di wilayah kerja panas bumi (WKP) Dieng akan datang dari turbin pembangkit small scale yang dioperasikan PT Geo Dipa Energi. "Di Sokoria 3 MW dan dari Dieng 10 MW. Dua itu bisa beroperasi komersial pada 2023," ujar Harris.
Kementerian ESDM mencatat pertumbuhan total kapasitas terpasang setrum energi baru dan terbarukan mencapai 12,5 gigawatt (GW) hingga Desember 2022. Capaian ini diproyeksikan terus meningkat, seiring komitmen pemerintah untuk menambah kapasitas terpasang hingga 368 MW pada 2023.
Adapun kapasitas pembangkit listrik EBT bertambah 48,3 MW sepanjangan kuartal pertama 2023. Kapasitas tersebut setara dengan 13% dari target instalasi setrum hijau 368 MW pada tahun ini.
Penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 12,8 MW dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 17,8 megawatt peak (MWp).
Selain itu, terdapat produksi aliran listrik bersih dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) 4,4 MW, pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) 1,8 MW dan PLTS atap 11,5 MWp.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana mengatakan masih terdapat beberapa kendala dalam mencapai tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT sepanjang kuartal I 2023.
Beberapa di antaranya, banyaknya pembangkit EBT pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN yang masih dalam tahap perencanaan hingga adanya hambatan pembiayaan, teknik, dan geologi.
Selain itu, terdapat kendala berupa belum terbitnya perizinan utama seperti izin pengusahaan sumber daya air (PSDA) dan alotnya perizinan penggunaan kawasan hutan atau IPPKH.
Ada pula sejumlah tantangan terhadap pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) juga berkontribusi terhadap capaian penambahan kapasitas listrik EBT kuartal pertama tahun ini yang cenderung bergerak konservatif.
"Penyelesaian pembebasan lahan dan perubahan titik interkoneksi dan juga ada soal tantangan permohonan ekspansi dan perubahan kapasitas," lewat pesan singkat pada Senin (24/4).
