Vietnam Gelontorkan Rp 240 Triliun untuk Beralih ke Energi Bersih
Vietnam berencana menggelontorkan US$ 15,5 miliar atau setara Rp 240 triliun untuk beralih ke energi bersih. Hal ini akan diumumkan pada konferensi iklim COP28, di Dubai, pekan ini (30/11).
Penasihat iklim untuk Kedutaan Besar Inggris di Hanoi Mark George mengatakan sudah berbulan-bulan berkoordinasi dengan beberapa kementerian penting di Vietnam untuk merumuskan rincian penggunaan dana tersebut.
Rencana final penggunaan dana energi bersih itu selesai pada Kamis (23/11) dan akan segera diumumkan.
Inggris merupakan salah satu ketua dari kelompok sembilan negara industri kaya yang setuju menyediakan dana US$15,5 miliar untuk membantu Vietnam mengakhiri ketergantungannya pada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Dengan dana tersebut juga akan membuat Vietnam lebih cepat beralih ke energi terbarukan sebagai bagian dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership atau JETP.
"Ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting," kata George dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama Inggris – Vietnam, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (27/11).
Awal tahun ini, Vietnam merilis rencana energi nasional yang bertujuan melipatgandakan daya maksimum menjadi sekitar 150 gigawatt (GW) pada 2030. Pemerintah negara ini berjanji tidak ada pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang akan dibangun setelah 2030.
Vietnam juga menyerukan perluasan penggunaan gas domestik dan gas alam cair atau LNG yang diimpor, menjadi sekitar 25% dari total kapasitas pembangkit. Penggunaan tenaga air, angin, matahari, dan sumber-sumber terbarukan lainnya untuk listrik akan menjadi hampir 50% pada 2030.
Wakil Direktur Jenderal Departemen Efisiensi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Vietnam Tang The Hung mengatakan, dukungan besar dari komunitas internasional sangat diperlukan untuk bisa beralih ke energi bersih.
Vietnam merupakan salah satu dari 20 negara pengguna batu bara terbesar di dunia. Negara ini awalnya dijadwalkan menandatangani kesepakatan JETP dengan negara-negara G7 pada KTT iklim PBB, COP27 pada November 2022. Namun pembicaraan tingkat tinggi terhenti sebelum kesepakatan dapat diraih.
Untuk membujuk Vietnam agar mendukung tawaran tersebut, negosiator Barat yang dipimpin oleh Uni Eropa dan Inggris berulang kali meningkatkan jumlah dana yang ditawarkan dari US$ 11 miliar – US$ 14 miliar menjadi US$ 15,5 miliar.
“Separuh dari US$ 15,5 miliar yang disepakati akan berasal dari sektor publik. Sisanya dari investor swasta,” kata sumber yang menolak disebutkan namanya, dikutip Reuters, pada Desember (14/12/2023).
“Hanya sebagian kecil dari pendanaan akan diberikan sebagai hibah. Sebagian besar investasi publik akan berupa pinjaman,” kata salah satu sumber lainnya. “Jumlah awal setidaknya US$ 15,5 miliar akan dicairkan selama tiga hingga lima tahun ke depan”.
Kesepakatan G7 dengan Indonesia menjanjikan US$ 10 miliar dana publik dan US$ 10 miliar dana swasta untuk menutup pembangkit batu bara. Selain itu, memajukan tanggal puncak emisi sektor ini dalam tujuh tahun hingga 2030.
Sementara itu, Afrika Selatan menerima US$ 8,5 miliar.
