Revisi Aturan PLTS Atap Telah Disetujui Jokowi, Berikut Bocorannya
Pada aturan sebelumnya, listrik yang dihasilkan dari PLTS Atap dapat dititipkan ke PLN. Sementara listrik yang diproduksi bisa dipakai di lain waktu. Melalui aturan revisi ini, skema itu tidak ada sebab aturan ekspor-impor listrik ditiadakan.
Meski demikian, Kementerian ESDM memastikan, tetap ada manfaat yang akan dirasakan oleh pengguna PLTS Atap. Salah satunya insentif bagi pengguna PTS atap.
“Misalnya saja mendung, kalau tiba-tiba PLTS-nya tidak berfungsi karena hujan dan mendung kan harus ada listrik PLN. Nah listrik PLN itu akan standby terus di situ, tanpa harus bayar. Jadi tidak ada charge di situ. Nah itu insentif dari pemerintah,” ucap Dadan.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif meminta agar PLN tidak menghambat pemasangan PLTS atap di daerah. Saat ini, pemerintah tengah berupaya menyelesaikan revisi aturan mengenai PLTS atap.
“Jadi kita minta (PLN) supaya di daerah-daerah jangan ada hambatan lah," ujar Arifin pada 10 November 2023 lalu.
Adapun di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap, PLN hanya memperbolehkan daya maksimal PLTS Atap sebesar 10%-15% dari daya terpasang. Hal itu menyebabkan pemasangan PLTS atap tidak optimal.
“Pemen ESDM PLTS Atap nya sedang kita revisi, akan kita perbaharui lagi aturannya,” katanya.
