Aturan Baru PLTS Atap Lebih Untungkan Industri Daripada Rumah Tangga

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap yaitu Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024. Aturan baru tersebut relatif lebih menguntungkan industri daripada rumah tangga.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana tidak menampik bahwa pengembangan PLTS Atap untuk rumah tangga akan kurang menarik dengan adanya aturan tersebut. Hal itu lantaran aturan yang baru ditetapkan 29 Januari itu meniadakan skema ekspor-impor listrik.

Pada Permen sebelumnya, terdapat skema ekspor impor-listrik yang dinilai menjadi insentif bagi pengguna sektor rumah tangga dan bisnis kecil. Dengan demikian, konsumen bisa memproduksi listrik dengan PLTS atap pada siang hari, dan meggunakannya pada malam hari.

"Rumah tangga itu kan pakai listriknya lebih banyak malam, padahal matahari kan adanya siang, nah ini kurang match di situ," kata Dadan keterangannya dikutip, Senin (26/2).

Dia mengatakan, hal itu berbeda dengan industri di mana penggunaanya listriknya lebih banyak dilakukan siang hari. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong pemanfaatan PLTS Atap untuk industri-industri.

Dadan mengatakan, konsumsi listrik industri relatif stabil. Penggunaan PLTS atap untuk industri diharapkan bisamengejar target sebesar 3,6 GW pada 2025.

"Kita dorong (PLTS Atap) industri, karena punya baseload, dan itu skalanya besar-besar. Kita tidak menurunkan target, target PLTS Atap 3,6 GW 2025," ujarnya.

Menunggu Penentuan Kuota

Namun demikian, kepastian penggunaan PLTS atap untuk industri juga masih harus menunggu penentuan kuota dari pemerintah. Sistem kuota tersebut juga termasuk ketentuan baru yang ditetapkan pada Permen  Nomor 2 Tahun 2024.

Dadan mengatakan, sistem kuota diterapkan mengingat PT. PLN (Persero) harus menjamin kualitas listrik tetap andal untuk disalurkan kepada masyarakat dan industri. Pasalnya, PLN juga punya keterbatasan dari sisi menerima listrik dari PLTS Atap. 

"Tapi kita masih menunggu, masih membahas, masih memastikan kuota yang keluar tahun ini berapa, karena akan ada urusannya dengan keandalan sistem PLN. Lagi dihitung oleh Ditjen Gatrik, EBTKE dan PLN," ujarnya.

Sistem kuota tersebut tertuang dalam Pasal 7-11, dimana kuota pengembangan sistem PLTS Atap disusun oleh pemegang zin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) dengan mempertimbangkan:

• Arah kebijakan energi nasional, rencana dan realisasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
• Keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan ketentuan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (grid code) pemegang IUPTLU untuk jangka waktu 5 tahun yang dirincikan per tahun.
• Kuota pengembangan PLTS Atap tersebut diusulkan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan dengan tembusan Dirjen EBTKE, yang kemudian akan dievaluasi dan akan ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan.

Menurut data Global Energy Monitor (GEM), negara Asia Tenggara yang memiliki PLTS terbesar adalah Vietnam. Pada Januari 2023 mereka tercatat memiliki PLTS beroperasi dengan kapasitas total 12.300 megawatt (MW).

PLTS di Indonesia Tertinggal dari Negara ASEAN

Angka itu adalah akumulasi dari PLTS yang kapasitasnya minimal 20 MW, sedangkan PLTS yang lebih kecil tidak masuk hitungan.

Negara lain yang cukup banyak mengoperasikan PLTS di skala Asia Tenggara adalah Filipina, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Sedangkan PLTS beroperasi di Myanmar, Singapura, dan Indonesia jauh lebih rendah seperti terlihat pada grafik.