Kementerian ESDM Kaji Lokasi 13 PLTU yang Akan Pensiun Dini
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pensiun dini 13 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebelum 2030. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatala Kemeterian ESDM tengah mengkaji lokasi pensiun dini 13 PLTU tersebut.
Dia mengatakan rencana untuk pensiun dini 13 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dilakukan dengan beberapa kajian. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.
"Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Dadan saat ditemui disela acara Asia Zero Emmission Community (AZEC), Rabu (21/8).
Sebagaimana diketahui, saat ini pensiun dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Dia mengakui saat ini pemerintah masih mengkaji lokasi 13 PLTU yang akan pensiun dini tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Perpres dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri.
"Sebanyak 13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," tutup Dadan.
Dadan mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari dukungan memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.
"Kita sampai sekarang terus mencari dukungan. Dukungan karena untuk istirahat dini, untuk pesiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira tiga hal itu yang kita jaga," ujarnya.
Menurutnya, dukungan dari pihak-pihak lain termasuk negara-negara sangat diperlukan dapat berjalannya program ini karena program untuk pengurangan emisi ini adalah komitmen bersama.
"Kan ini komitmen bersama ya, dukungan. Jadi mana supportnya dari negara maju, dari luar, yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," lanjutnya.
