Sri Mulyani Kebut Kesepakatan Pensiun Dini PLTU Cirebon, Butuh Dana Rp 20 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung dan tengah dalam tahap proses kesepakatan. Pensiun dini PLTU Cirebon membutuhkan dana sekitar 1,3 miliar dolar AS atau Rp 20 triliun (kurs Rp 15.443 per Dolar AS).
“Ya karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF 2024) di Jakarta, Jumat (6/9).
Sebelumnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 ditargetkan pensiun dini pada 2035. Rencana ini tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni Juli 2042.
Sri Mulyani mengatakan bahwa memang ada tantangan yang menjadi alasan terhambatnya proses tersebut, salah satunya yakni kebutuhan biaya yang sangat besar.
"Tantangannya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.
Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Mega Watt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara.
"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," terang Menkeu.
Adapun program pensiu dini PLTU itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.
