Sri Mulyani Kebut Kesepakatan Pensiun Dini PLTU Cirebon, Butuh Dana Rp 20 T

Ringkasan
- PT Thorcon Power Indonesia berencana membangun tujuh pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia dengan tarif listrik yang diperkirakan setara dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara, menargetkan operasi pertama reaktor nuklir di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2031, dengan investasi mencapai Rp 17 triliun.
- Konstruksi Thorcon Molten Salt Reactor (TSMR-500) akan dimulai di Korea Selatan pada tahun 2026. Setelah masa konstruksi, diharapkan pembangkit tersebut tiba di Indonesia pada 2028 dan mulai beroperasi pada 2031, menargetkan harga jual listrik ke PT PLN sekitar Rp 1.000 per kWh, yang dianggap setara dengan biaya produksi listrik dari PLTU batubara.
- Pembangunan PLTN di Indonesia dianggap perlu untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060, dengan meningkatnya kebutuhan listrik nasional dan keterbatasan potensi maksimal penggunaan energi terbarukan lainnya seperti air, panas bumi, dan bayu untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita yang diharapkan mencapai 5.000 kWh pada 2050, menunjuk pada potensi nuklir sebagai sumber energi bersih yang mampu beroperasi 24 jam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung dan tengah dalam tahap proses kesepakatan. Pensiun dini PLTU Cirebon membutuhkan dana sekitar 1,3 miliar dolar AS atau Rp 20 triliun (kurs Rp 15.443 per Dolar AS).
“Ya karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF 2024) di Jakarta, Jumat (6/9).
Sebelumnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 ditargetkan pensiun dini pada 2035. Rencana ini tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni Juli 2042.
Sri Mulyani mengatakan bahwa memang ada tantangan yang menjadi alasan terhambatnya proses tersebut, salah satunya yakni kebutuhan biaya yang sangat besar.
"Tantangannya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.
Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Mega Watt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara.
"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," terang Menkeu.
Adapun program pensiu dini PLTU itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.