Apa Dampak Perluasan Kebun Sawit ke Kualitas Udara di Indonesia?

Rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas lahan perkebunan kelapa sawit dengan merambah hutan berpotensi mengurangi kemampuan Indonesia dalam menyerap emisi hingga 1,5 miliar ton karbondioksida (CO2) per tahun.  

Policy Strategist Yayasan Indonesia Cerah Sartika Nur Shalati mengingatkan, masyarakat tidak terjebak dengan logika yang menyamakan sawit setara dengan hutan. Menurut dia, Indonesia memiliki hutan tropis yang memiliki fungsi penyerapan emisi sangat tinggi, timpang jika dibandingkan dengan lahan sawit. 

Berdasarkan jurnal berjudul “Estimation of Oil Palm Total Carbon Fluxes Using Remote Sensing” yang diterbitkan pada 2023 menunjukan, hutan alam tropis dapat menyerap CO2 sekitar 163,5 ton CO2 per ha per tahun. Sedangkan kelapa sawit, menurut jurnal tersebut,  menyerap CO2 sebesar 86,5 ton CO2 per ha per tahun atau setengah dari kemampuan hutan tropis. 

"Jika pemerintah mengkonversi 20 juta hektar lahan hutan menjadi kebun sawit, maka akan ada emisi sekitar 1,54 miliar ton CO2 yang tidak terserap setiap tahun," ujar Sartika saat dikonfirmasi Katadata, Jumat (10/1). 

Sartika mengatakan, hutan juta tak hanya berfokus pada pohon dan penyerapan emisi, tetapi juga ekosistem alami yang ada di dalamnya. Ada keanekaraman hayati berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, unsur tanah serta air yang saling terintegrasi satu sama lain. 

"Sehingga membandingkan kebun sawit yang monokultur dengan hutan, seperti membandingkan dua objek yang tidak setara, karena unsur penyusun dan fungsinya pun berbeda," katanya. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mewacanakan perluasan lahan sawit yang merupakan  upaya mencapai swasembada pangan dan energi di Indonesia. Namun, Sartika menilai,  pemerintah harus memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih murah, minim risiko, dan mudah, seperti surya, angin dan air.

Menurut dia, potensi dari ketiga jenis energi ini mencapai 3.545 GW dan telah marak dimanfaatkan oleh masyarakat/komunitas di berbagai daerah. Penerapannya juga terkesan lebih terjangkau dan mudah diakses masyarakat.

"Apalagi pemanfaatan untuk ketiga jenis sumber energi terbarukan tersebut baru mencapai 7,11 GW atau baru mencapai 0,2% dari total potensinya," ujarnya. 

Di sisi lain, menurut dia, swasembada pangan akan terwujud jika pemerintah dapat memaksimalkan produksinya melalui dukungan penuh terhadap petani untuk mendapatkan akses pendanaan dan teknologi. Hal tersebut dapat dipenuhi melalui, kredit dengan bunga rendah, pemberian subsidi untuk alat pertanian modern, pupuk, dan lainnya.