Kajian IESR: RI Punya 333 GW Potensi Proyek Energi Terbarukan Layak Finansial
Ringkasan
- Presiden Jokowi mengkritik proses perizinan lama untuk PLTP yang memakan waktu 5-6 tahun, meskipun Indonesia memiliki potensi besar energi panas bumi (24.000 MW).
- Presiden menekankan urgensi memperbaiki proses perizinan untuk mengoptimalkan potensi panas bumi guna mendukung pengembangan energi hijau.
- Jokowi mengakui bahwa investor maupun dirinya sendiri tidak sanggup sabar menunggu izin PLTP selama 5-6 tahun, sehingga perlu ada pembenahan segera.
Membuat ringkasan dengan AI Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan terdapat 333 giga watt (GW) dari 632 lokasi proyek energi terbarukan skala utilitas yang layak secara finansial.
Berdasarkan kajian bertajuk Unlocking Indonesia’s Renewables Future: The Economic Case of 333 GW of Solar, Wind, and Hydro Projects menunjukan terdapat 1.500 lokasi yang sesuai untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas lahan (ground-mounted), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di daratan (onshore), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan Mikrohidro (PLTM). Total potensi teknis energi terbarukan di 1.500 lokasi tersebut sebesar 548,5 GW..
Beranjak dari temuan ini, IESR menghitung kelayakan finansial, termasuk menghitung tingkat Equity Internal Rate of Return (EIRR) atau parameter finansial lainnya. Hasilnya, terdapat 333 GW dari 632 lokasi proyek energi terbarukan skala utilitas yang layak secara finansial, berdasarkan aturan tarif dan struktur pembiayaan proyek (project financing) yang umum dipakai di Indonesia. Rinciannya adalah kapasitas PLTS ground-mounted sebesar 165,9 GW, PLTB onshore sebesar 167,0 GW dan PLTM sebesar 0,7 GW.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya, angin, dan air. Namun, pemanfaatannya masih minim.
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah anggapan rendahnya keandalan surya dan angin akibat sifatnya yang intermiten. Padahal, dengan perkembangan teknologi penyimpan energi (battery energy storage system),serta grid forming inverter surya dan angin dengan potensi teknis 3,4 TW dapat menjadi tulang punggung transisi energi.
Selain itu, Fabby mengatakan, transisi energi juga dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen dan kemandirian energi di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Di beberapa negara, kombinasi PLTS dan PLTB dengan baterai yang dapat dispatchable harga listriknya lebih kompetitif dibandingkan pembangkit gas dan PLTU batubara," ujarnya.
Peralihan ke energi bersih tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga bisa menjadi strategi pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal itu terjadi melalui pertumbuhan manufaktur energi surya.
Koordinator Riset Sosial, Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica Mendrofa, mengungkapkan bahwa ada enam wilayah unggulan untuk pengembangan energi terbarukan berdasarkan kajian kelayakan ekonomi. Papua dan Kalimantan menjadi daerah dengan konsentrasi tertinggi untuk pengembangan PLTS.
Maluku, Papua, dan Sulawesi Selatan dinilai optimal untuk PLTB. Adapun Sumatera Barat dan Sumatera Utara memiliki potensi terbesar untuk PLTM.
Martha menjelaskan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki lokasi pengembangan proyek energi terbarukan dengan tingkat EIRR yang tinggi, menjadikannya layak secara finansial. Bahkan IESR menemukan sekitar 61 persen dari 333 GW potensi proyek energi terbarukan, atau sekitar 206 GW, mempunyai tingkat EIRR di atas 10 persen berdasarkan aturan tarif yang berlaku dan struktur project financing yang digunakan dalam kajian.
Kapasitas ini lebih besar dari yang dibutuhkan Indonesia pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yang menargetkan sekitar 180 GW PLTS dan PLTB hingga 2060. Ke depan, potensi proyek energi terbarukan yang layak secara finansial dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan regulasi, infrastruktur, serta penurunan capital expenditure (CapEx).
“Potensi besar ini dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal lagi dengan tersedianya inovasi teknologi, pengembangan jaringan listrik yang lebih fleksibel dan modern yang mampu mendukung integrasi energi terbarukan," ujarnya.
Menurut Martha, pemerintah perlu pula menyiapkan regulasi yang jelas dengan proses perizinan yang efisien. Faktor ini dapat meningkatkan daya tarik proyek energi terbarukan bagi investor.
Koordinator Riset Kelompok Data dan Pemodelan IESR, yang juga salah satu penulis kajian ini, Pintoko Aji, mengungkapkan bahwa hasil kajian tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pembuat kebijakan, PLN, lembaga finansial dan pengembang proyek energi terbarukan.
IESR mendorong pemerintah mengalokasikan lahan untuk energi terbarukan, mempermudah perizinan, dan menetapkan target spesifik untuk energi terbarukan. Untuk mengakomodasi integrasi lokasi energi terbarukan dengan potensi keuntungan tinggi, PLN dapat meningkatkan perencanaan serta perluasan jaringan dan reformasi mekanisme pengadaan. Sedangkan untuk menentukan skala prioritas pengembangan energi terbarukan, IESR mendorong pengembang untuk memprioritaskan proyek dengan potensi keuntungan tinggi dan mengoptimalkan desain serta perencanaan keuangan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
