Bank Dunia Akhiri Larangan Pembiayaan untuk Proyek Energi Nuklir

Dewan Bank Dunia telah setuju untuk mengakhiri larangan pendanaan proyek energi nuklir di negara-negara berkembang yang berlangsung sejak 2013. Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan keputusan ini merupakan respons terhadap dorongan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat.

Banga menguraikan strategi energi Bank Dunia yang telah direvisi dalam sebuah email kepada staf, pada Rabu (11/6). Namun, ia mengatakan Dewan Bank Dunia belum mencapai kesepakatan tentang apakah mereka harus terlibat dalam pendanaan produksi gas alam, dan jika terlibat, dalam keadaan apa.

Bank pembangunan global, yang memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk membantu negara-negara membangun berbagai hal mulai dari penghalang banjir hingga jalur kereta api, memutuskan pada tahun 2013 untuk berhenti mendanai proyek tenaga nuklir. Pada 2017, Bank Dunia mengumumkan mereka akan berhenti mendanai proyek minyak dan gas hulu mulai 2019, meskipun mereka masih akan mempertimbangkan proyek gas di negara-negara termiskin.

Isu nuklir disetujui dengan cukup mudah oleh anggota dewan. Namun beberapa negara, termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, tidak sepenuhnya mendukung perubahan pendekatan bank untuk merangkul proyek gas alam hulu, kata sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

"Meskipun masalahnya kompleks, kami telah membuat kemajuan nyata menuju jalur yang jelas untuk menjadikan listrik sebagai pendorong pembangunan," kata Banga, seperti dikutip Reuters, Rabu (11/6). Ia menambahkan diskusi lebih lanjut diperlukan mengenai masalah proyek gas hulu.

Banga telah memperjuangkan perubahan dalam kebijakan energi bank sejak menjabat pada Juni 2023. Ia beralasan Bank Dunia harus mengejar pendekatan "semua hal di atas" untuk membantu negara-negara memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat dan memajukan tujuan pembangunan.

Dalam memo-nya, dia mencatat bahwa permintaan listrik diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat di negara berkembang pada tahun 2035. Hal ini berarti negara-negara berkembang membutuhkan lebih dari dua kali lipat investasi tahunan saat ini yang sebesar US$ 280 miliar (Rp 4.551 triliun, kurs Rp 16.260/US$) dalam pembangkitan, jaringan, dan penyimpanan.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendorong keras untuk mengakhiri larangan proyek energi nuklir sejak menjabat 20 Januari 2025.

Amerika Serikat adalah pemegang saham tunggal terbesar Bank Dunia dengan 15,83%, diikuti oleh Jepang dengan 7% dan Cina dengan hampir 6%. Keputusan Bank Dunia untuk memperluas pendekatannya terhadap proyek-proyek energi kemungkinan akan menyenangkan Presiden Donald Trump, yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan target pengurangan emisinya sebagai salah satu tindakan pertamanya di bulan Januari.

Energy for Growth Hub dan Third Way menyebut 28 negara telah menggunakan tenaga nuklir komersial, dengan sepuluh negara lagi siap untuk memulai, sedangkan sepuluh negara lainnya berpotensi siap pada tahun 2030.

Banga mengatakan bahwa Bank Dunia akan bekerja sama erat dengan Badan Tenaga Atom Internasional untuk memperkuat kemampuannya dalam memberikan nasihat tentang pengamanan non-proliferasi nuklir, keselamatan, keamanan, dan kerangka peraturan.

Bank tersebut akan mendukung upaya untuk memperpanjang umur reaktor nuklir yang ada, bersama dengan peningkatan jaringan listrik. Bank tersebut juga akan berupaya mempercepat potensi reaktor modular kecil.

Bauran Energi

Para pejabat pemerintahan Trump dan beberapa ahli pembangunan berpendapat negara-negara berkembang tidak boleh dihalangi untuk menggunakan energi murah guna memperluas ekonomi mereka. Mereka beralasan negara-negara maju seperti Jerman pun terus membakar bahan bakar fosil.

Namun, para aktivis iklim khawatir pendanaan yang lebih besar untuk proyek nuklir dan gas alam akan mengalihkan mereka dari upaya transisi menuju energi bersih. Padahal, negara-negara berkembang harus beradaptasi dengan perubahan iklim dan memanfaatkan sumber energi alternatif yang melimpah seperti tenaga surya.

"Net zero tidak berarti bebas bahan bakar fosil. Ini berarti, masih akan ada 20% energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Kita tahu gas alam adalah bahan bakar yang bersih," kata Mia Mottley, Perdana Menteri Barbados.

Banga mengatakan strategi Bank Dunia yang direvisi akan memungkinkan negara-negara untuk menentukan komposisi energi terbaik. Beberapa negara memilih tenaga surya, angin, panas bumi, atau tenaga air, sementara yang lain mungkin memilih gas alam atau nuklir.

Bank Dunia akan terus memberikan saran dan membiayai proyek gas alam di hulu dan turunannya jika proyek tersebut merupakan pilihan dengan biaya terendah, selaras dengan rencana pembangunan, meminimalkan risiko, dan tidak membatasi energi terbarukan.

Banga mengatakan Bank Dunia akan mempelajari teknologi yang terus berkembang seperti penangkapan karbon dan energi laut. Ia juga menambahkan pihaknya bertujuan untuk menyederhanakan peninjauan dan persetujuan.

"Bank Dunia akan terus memberikan saran dan membiayai penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara, mendukung penangkapan karbon untuk industri dan pembangkit listrik, tetapi tidak untuk peningkatan perolehan minyak, yang biasanya dapat memperoleh pembiayaan komersial," kata Banga.