Singapura Manfaatkan Segala Ruang untuk PLTS, Tapi Hanya Pasok 10% Listrik

Singapura terus berupaya memasang panel surya di ruang-ruang yang tersedia, mulai dari waduk hingga atap bangunan, termasuk area parkir. Kini, negara-kota tersebut disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan kepadatan panel surya tertinggi di dunia.

Negara yang minim sumber daya alam itu memang tidak punya banyak pilihan. Tenaga surya menjadi salah satu andalan di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada gas impor sekaligus menekan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Singapura berlangsung sangat pesat. Negara itu berhasil mencapai target pemasangan 2 gigawatt-peak (GWp) lebih cepat dari target 2030 dan kini menaikkan sasarannya menjadi 3 GWp pada 2030.

"Kami akan terus memaksimalkan pemasangan panel surya di seluruh permukaan yang layak dan secara bertahap menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan," demikian tertulis dalam situs otoritas energi Singapura, Energy Market Authority (EMA), dikutip Kamis (18/6).

Program pemasangan dilakukan di berbagai lokasi. Melalui SolarNova, pemerintah memasang PLTS di atap rumah susun (HDB) dan gedung-gedung publik. Sektor swasta ikut memasang panel surya di atap pabrik, gudang, dan pusat logistik. Rumah tapak juga didorong memasang PLTS secara mandiri.

Tak berhenti di daratan, Singapura membangun PLTS terapung di Tengeh Reservoir yang kini menjadi salah satu PLTS terapung di waduk yang terbesar di dunia. Pemerintah Singapura juga membidik pemanfaatan ruang laut, fasad bangunan, hingga kanopi parkir untuk pemasangan panel surya.

Namun, seberapa besar listrik yang bisa dihasilkan jika seluruh potensi ruang tersebut dimanfaatkan? Jawabannya ternyata tidak terlalu besar.

Jika target 3 GWp tercapai pada 2030, kapasitas tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 2.800 gigawatt-hour (GWh) listrik per tahun. Jumlah tersebut hanya menyumbang sebagian kecil kebutuhan listrik nasional, meski cukup untuk memasok sekitar 500 ribu rumah tangga.

Bahkan jika seluruh potensi ruang untuk PLTS berhasil dimanfaatkan, pemerintah Singapura memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 10 persen terhadap kebutuhan listrik nasional pada 2050.

Melirik Hidrogen hingga Nuklir

Saat ini, sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar gas alam. Pasokan gas alam tersebut diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta dalam bentuk gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari pasar global.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura berupaya meningkatkan impor listrik rendah karbon dari negara-negara tetangga dengan mendorong interkoneksi jaringan listrik regional. Sejauh ini, listrik impor baru mengalir dalam jumlah terbatas dari Malaysia.

Di luar impor listrik, Singapura juga terus mengkaji berbagai opsi pembangkit domestik untuk menopang kebutuhan energinya di tengah keterbatasan ruang bagi pengembangan PLTS.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan salah satu opsi yang tengah diprospek adalah hidrogen. Singapura kini menguji penggunaan amonia sebagai pembawa hidrogen untuk pembangkit listrik melalui proyek percontohan di Pulau Jurong. Beberapa pembangkit gas baru juga telah dirancang agar dapat menggunakan hidrogen di masa depan.

Namun, menurut Lawrence, pemanfaatan hidrogen tidak mudah. "Hidrogen harus diproduksi, dicairkan, diubah menjadi amonia, dikirim melintasi lautan, dikonversi kembali, lalu dibakar menjadi listrik. Di setiap tahap, energi hilang," ujarnya dalam pidato peringatan 25 tahun EMA di Singapura pada 19 Mei lalu.

Menurut dia, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses tersebut, tetapi tidak dapat menghilangkan kehilangan energi yang terjadi. Karena itu, hidrogen diperkirakan belum akan menjadi solusi pembangkit listrik skala besar dalam waktu dekat.

Opsi lain yang mulai dipertimbangkan adalah energi nuklir. Pemerintah berencana memulai tahap pertama Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) bersama International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun depan.

"Melalui kajian ini, kami ingin mengetahui apakah Singapura memiliki keahlian, kelembagaan, dan kerangka regulasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait energi nuklir. Namun perlu saya tegaskan, kajian ini bukan berarti Singapura telah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Lawrence.

Apabila suatu negara memutuskan membangun PLTN, masih ada tahap kedua untuk menilai kesiapan negara tersebut memulai proses pengadaan atau lelang pembangunan pembangkit. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah negara tersebut siap mengoperasikan PLTN secara aman.

Lawrence menegaskan semua proses tersebut akan dilakukan secara sangat hati-hati mengingat kondisi Singapura sebagai negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Keselamatan akan selalu menjadi prioritas utama kami. Sebagai negara kota yang kecil dan padat penduduk, kami tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan," ujarnya.

Dia juga menegaskan hasil kajian tersebut bisa saja menyimpulkan bahwa nuklir bukan pilihan yang tepat bagi Singapura.

"Melalui kajian IAEA maupun studi kami sendiri, mungkin saja kesimpulannya adalah energi nuklir bukan jalur yang tepat bagi Singapura. Jika demikian, kami akan menerima kesimpulan tersebut," kata dia.