ADB: RI Jadi Contoh Pemulihan Ekonomi lewat Pengembangan Ekonomi Hijau
Karena itu, pendanaan perubahaan iklim tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah namun juga penarikan dari sektor swasta. Kemenkeu juga menyiapkan mekanisme baru penerapan nilai ekonomi karbon (NEK) dan pemberlakuan pajak karbon. Hanya saja regulasi ini sampai sekarang tak kunjung rampung sejak diajukan dua tahun silam.
Sementara itu dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan green sukuk sejak 2018 yang di antaranya digunakan membiayai transportasi berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan limbah, akses energi sumber terbarukan, dan efisiensi energi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sedang menyusun kerangka kerja fiskal perubahan iklim (CCFF) untuk memperkuat pembiayaan lewat sejumlah instrumen fiskal.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga merekomendasikan agar komposisi sumber anggaran untuk perubahan iklim 70% berasal dari sektor swasta, sementara 30% dari dana publik pemerintah. "Pemerintah dapat membantu menyediakan infrastruktur untuk mendukung penerapan teknologi rendah karbon sebagai tanggapan atas penetapan harga karbon." kata Direktur Manajer IMF Kristalina Georgieva dalam keterangan resminya, (11/7).
Komitmen negara-negara dunia terhadap penanganan perubahan iklim dan pengembangan investasi hijau berpotensi meningkatkan ekonomi dunia. Penelitan IMF menunjukkan investasi hijau dapat meningkatkan PDB global sekitar 2% pada tahun 2030 mendatang, termasuk penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
