IESR Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Implementasi Pajak Karbon
“Jadi kalau regulasi itu sudah dikeluarkan, pasti industri itu mau tidak mau harus sudah siap. Jadi industri dalam rangka mengantisipasi itu harus mempersiapkan diri,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan saat ini baru industri batu bara yang siap dikenakan pajak karbon.
Shinta mengatakan, penerapan pajak karbon akan membebankan para pelaku usaha yang tertarik dalam perdagangan bursa karbon, karena akan meningkatkan biaya. Selain itu, ada beberapa perusahaan kecil yang ingin berkecimpung.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk tidak buru-buru dalam menerapkan pajak bursa karbon tersebut. Menurut dia, sebelum pajak tersebut diterapkan tentu dibutuhkan roadmap (peta jalan), sehingga perlu adanya analisa terlebih dahulu.
“Penerapan pajak ini kan penuh roadmap, dan kita mesti menganalisa. Jadi bisa dibilang banyak industri yang belum siap untuk dikenakan pajak karbon karena itu kan masuk ke dalam cost juga pada akhirnya, jadi ini perlu waktu,” ujarnya dalam acara Bloomberg Technoz Ecofest di Jakarta, Rabu (27/9).
Dengan demikian, dia mengatakan pemerintah harus mendorong pelaku usaha kecil untuk bisa turut berpartisipasi dalam perdagangan bursa karbon, jangan hanya mementingkan pelaku usaha besar saja. Pasalnya, perekonomian di Indonesia bukan hanya diikuti oleh korporasi besar, namun di dalamnya juga terdapat UMKM.
“Tidak usah membicarakan soal karbon, kita mau ngomongin ke ekonomi yang hijau saja, ini kan sesuatu yang harus jadi perhatian kita, maka pelaku usaha kecil juga harus dibantu,” ujarnya.
