Eropa Melunak soal Pasar Karbon, Revisi Aturan ETS Digulirkan demi Daya Saing

Pembuat kebijakan Eropa tampak "gamang" dalam soal aturan emisi. Setelah bank sentral Inggris, Bank of England, mengumumkan tidak lagi menerima obligasi batu bara untuk agunan pinjaman karena berisiko di tengah target nol emisi, Komisi Eropa justru mengusulkan pelonggaran aturan pasar karbon untuk menyelamatkan daya saing industri.

Uni Eropa berencana melonggarkan aturan pasar karbonnya setelah bertahun-tahun menjadi salah satu yang paling ketat di dunia. Merujuk pada laporan Reuters, Komisi Eropa mengusulkan perubahan terhadap EU Emissions Trading System (EU ETS) pada Jumat (17/7). Perubahan berupa tenggat waktu yang lebih panjang bagi industri untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, perpanjangan pemberian izin emisi gratis bagi beberapa sektor padat emisi, seperti baja dan semen.

EU ETS merupakan pasar karbon terbesar di dunia yang mulai beroperasi pada 2005. Skema ini mewajibkan pembangkit listrik, maskapai penerbangan, perusahaan pelayaran, dan industri tertentu memiliki izin emisi untuk setiap ton karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan ke atmosfer. Dengan semakin sedikitnya izin yang tersedia maka harga karbon akan meningkat sehingga perusahaan terdorong berinvestasi pada teknologi rendah emisi.

Dalam usulan terbaru, Komisi Eropa mengusulkan laju penurunan batas emisi (emissions cap) tahunan diperlambat menjadi sekitar 3,7 persen mulai 2031 dan 1,7 persen mulai 2036, dari 4,3 persen yang berlaku saat ini. Artinya, pasokan izin emisi akan berkurang lebih lambat dibandingkan aturan yang berlaku sekarang.

Komisi juga mengusulkan agar pemerintah negara-negara anggota mengalokasikan sedikitnya 50 persen pendapatan dari EU ETS untuk mendukung dekarbonisasi industri di dalam negeri. Sejak 2013, skema tersebut dilaporkan telah menghasilkan pendapatan sekitar 260 miliar euro atau US$297 miliar. Ini sekitar Rp 5.300 triliun, dengan kurs saat ini. 

"Jika rencana ini terlaksana, nilainya setara dengan ratusan miliar euro investasi tambahan di Eropa," kata Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra, dikutip dari Reuters, Senin (20/7).

Izin Emisi Gratis Industri Baja hingga Semen Diperpanjang

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah perpanjangan pemberian izin emisi gratis bagi industri padat energi seperti baja dan semen.

Saat ini Uni Eropa masih memberikan sebagian izin emisi secara gratis agar industri tetap mampu bersaing dengan produsen dari negara yang belum menerapkan harga karbon serupa. Dalam usulan terbaru, skema tersebut akan diperpanjang hingga 2038, lebih lama dari rencana sebelumnya yang akan mengakhirinya pada 2034.

Namun, pemberian izin gratis itu akan disertai syarat baru. Sebanyak 80 persen izin akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki rencana investasi dekarbonisasi di Eropa. Sedangkan 20 persen sisanya baru dapat diperoleh setelah investasi tersebut benar-benar direalisasikan.

Perpanjangan izin gratis itu juga membuat penerapan penuh Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) atau pungutan karbon atas barang impor mundur dari target awal 2034 menjadi 2038.

Dilema Daya Saing dan Target Iklim

Revisi ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa tingginya biaya energi dan harga karbon membuat industri Eropa kehilangan daya saing dibandingkan produsen dari negara lain. Italia dan Polandia termasuk negara yang paling vokal meminta aturan EU ETS dilonggarkan.

"Untuk pertama kalinya, kami melihat kebijakan ini dilonggarkan, bukan diperketat. Ini kemenangan besar bagi Polandia, meski kami akan terus memperjuangkan pelonggaran lebih lanjut," kata Menteri Iklim Polandia Paulina Hennig-Kloska, seperti dikutip Reuters.

Di sisi lain, sejumlah negara seperti Spanyol memperingatkan bahwa pelemahan pasar karbon justru dapat merugikan perusahaan yang lebih dulu mengeluarkan biaya besar untuk mengurangi emisi.

Usulan tersebut kini akan dibahas oleh Parlemen Eropa bersama pemerintah negara-negara anggota sebelum menjadi aturan final. Beberapa negara, termasuk Italia dan Republik Ceko, bahkan telah menyatakan ingin melonggarkan ketentuan tersebut lebih jauh.

Analis penyedia data pasar karbon, Veyt Marcus Ferdinand, memperkirakan perubahan itu akan menekan harga karbon Uni Eropa dalam jangka panjang.

"Usulan ini jelas bertujuan menjaga industri tetap bertahan di Eropa," kata Ferdinand seperti dikutip Reuters. Menurut dia, industri dengan tingkat emisi tinggi menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh perubahan tersebut.

Meski target 2040 yaitu pengurangan net emisi sebesar 90 persen dari level 1990 tetap dipertahankan, usulan revisi ini mengindikasikan Uni Eropa kini lebih kompromistis dalam menyeimbangkan ambisi iklim dan daya saing industri.