Buka Pintu Bantuan Padamkan Api, Jumhur Bahas Sawit Malaysia dan Singapura di RI

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak meminta bantuan, tapi terbuka terhadap tawaran bantuan dari negara tetangga untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pasalnya, perusahaan dari negara-negara tersebut juga tercatat sebagai pemegang konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di dalam negeri. Sedangkan karhutla dikaitkan dengan pembakaran lahan untuk industri tersebut. 

“Kan banyak perusahaan Malaysia juga, perusahaan Singapura, perusahaan mana-mana yang pegang sawit, pegang HTI (hutan tanaman industri) di Indonesia,” kata Jumhur, saat ditemui usai menghadiri The 4th International & Indonesia CCS Forum 2026, Rabu (26/8).

Meski begitu, Jumhur belum memerinci soal dugaan keterlibatan perusahaan negara tetangga dalam karhutla tahun ini. “Lagi dicek,” kata dia.

Jumhur menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah meminta bantuan kepada negara lain untuk memadamkan karhutla. “Ngapain? Tapi kalau dia (negara lain) berpikir mau bantu, nanti kami pertimbangkan,” ucap dia. 

Di tengah risiko karhutla yang bolak-balik terjadi, menurut Jumhur, pemerintah Indonesia dengan negara tetangga telah membuat perjanjian mengenai penanganan kabut asap lintas batas. 

“Sudah dibuat subregional, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Transboundary Haze Pollution Agreement atau understanding,” kata Jumhur. Ke depan, akan disusun upaya mitigasi bencana kabut asap lintas batas di kawasan, serta upaya teknis lainnya. 

Kerja Sama Penanganan Karhutla dan Asap dengan Malaysia

Sebelumnya, Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengungkapkan soal adanya kesepakatan Malaysia dan Indonesia untuk meningkatkan upaya mencegah dan mengatasi bencana kabut asap lintas batas. Terutama, menjelang perayaan Hari Nasional Malaysia pada 31 Agustus dan Hari Malaysia pada 16 September mendatang.  

“Dengan fenomena El Nino yang diperkirakan akan semakin intensif menjelang Oktober 2026, bertepatan dengan Monsun Barat Daya, kedua negara sepenuhnya berkomitmen untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dini,” ujar Arthur, dikutip dari Bernama. 

Komitmen tersebut telah dibicarakan Arthur dengan Jumhur pada Senin (24/8) lalu. Arthur juga mengatakan, Pemerintah Indonesia telah memberikan izin resmi untuk operasi penyemaian awan lintas wilayah udara, dengan menargetkan daerah-daerah di sepanjang perbatasan.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Departemen Meteorologi Malaysia tengah menyiapkan jadwal untuk sinkronisasi operasi dengan TNI.

Bersamaan dengan itu, kata Arthur, Pemerintah Malaysia akan terus memantau perkembangan titik api dan kualitas udara, serta menjaga komunikasi dengan Pemerintah Indonesia. Dia menegaskan, Malaysia siap membantu memadamkan kebakaran jika Indonesia membutuhkan dukungan yang disampaikan melalui persetujuan kabinet. 

“Malaysia mengakui dan mendukung langkah-langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dalam meningkatkan strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan,” ucap Arthur.