Apa tujuan utama dibuatnya Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim (RUU) yang terpisah dari UU Lingkungan Hidup?

Tujuan utama pembentukan RUU Pengendalian Perubahan Iklim sebagai undang‑undang tersendiri adalah agar kebijakan iklim dapat diatur secara lebih terarah, konsisten, dan terukur dalam perencanaan pembangunan nasional serta daerah. Dengan memisahkan regulasi iklim dari UU No. 32/2009, RUU dapat mengintegrasikan target, mitigasi, adaptasi, loss and damage, serta mekanisme MRV secara komprehensif, sekaligus memastikan data iklim yang akurat dapat diakses publik dan penegakan hukum berjalan efektif.

Bagaimana proses sosialisasi dan konsultasi publik yang akan dilakukan oleh DPR terkait RUU Pengendalian Perubahan Iklim?

DPR akan menyelenggarakan roadshow ke berbagai daerah untuk menerima aspirasi masyarakat seluas‑luasnya. Kegiatan ini mencakup sosialisasi isi RUU, pertemuan dengan pemangku kepentingan lokal, dan pengumpulan masukan yang akan diintegrasikan dalam revisi final naskah. Pendekatan ini bertujuan menjamin partisipasi luas, khususnya kelompok rentan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan kebijakan iklim.

Apa saja aspek keadilan yang ditekankan dalam RUU Pengendalian Perubahan Iklim, terutama bagi kelompok rentan?

RUU menekankan keadilan bagi kelompok yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, seperti komunitas pesisir, balita, perempuan, manula, dan masyarakat adat. Selain itu, RUU mengakomodasi keadilan bagi Global South dengan memperhatikan hak ekonomi masyarakat adat dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon serta memastikan pendanaan iklim dan transisi berkeadilan dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

DPR Janjikan Roadshow ke Daerah Bahas RUU Perubahan Iklim, Ini Poin Aturannya

Oleh Ajeng Dwita Ayuningtyas

17 September 2026, 14:37

Fauza I Katadata

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno memberikan sambutan dalam forum Katadata SAFE 2026, Kamis (17/9). Eddy membahas antara lain tentang RUU Perubahan Iklim.

Membuat ringkasan dengan AI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim sebagai undang-undang khusus yang mengatur kebijakan perubahan iklim di Indonesia.

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menjelaskan, akan ada sosialisasi dan konsultasi publik ke daerah-daerah. “Nanti kami jadikan roadshow untuk menerima aspirasi masyarakat seluas-luasnya,” kata Eddy dalam sambutannya di Katadata SAFE 2026, Kamis (17/9).

Dia mengatakan, pengaturan perubahan iklim sebelumnya dibahas dalam konteks revisi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, DPR kemudian menyepakati agar pengaturan tersebut dituangkan dalam undang-undang tersendiri.

“Ini bagian dari pencapaian teman-teman di DPR, kami menyepakati untuk menjadikan ini sebagai undang-undang yang berdiri sendiri,” ujarnya.

Pemisahan tersebut dilakukan agar kebijakan iklim dapat diatur secara lebih terarah. RUU ini akan mengintegrasikan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara konsisten dan terukur.

Sejumlah aspek yang diatur dalam RUU tersebut mencakup target dan perencanaan perubahan iklim, mitigasi, adaptasi, serta loss and damage atau kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim.

RUU juga mengatur data iklim yang akurat dan dapat diakses publik, measurement, reporting, and verification (MRV), kelembagaan, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta penegakan hukum.

Selain itu, RUU mencakup pengaturan mengenai nilai ekonomi karbon, pendanaan iklim, dan transisi berkeadilan.

Eddy mengatakan prinsip keadilan menjadi salah satu aspek penting dalam pengendalian perubahan iklim, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap dampaknya.

“Aspek keadilan terutama bagi mereka yang rentan, yang tinggal di pesisir, balita, perempuan, manula, dan lain-lain. Termasuk juga keadilan terhadap global south, menurut saya itu penting,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 September, Komisi XII DPR telah melakukan pendalaman Naskah Akademik dan draf RUU Perubahan Iklim bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu isu yang dibahas adalah penguatan hak ekonomi masyarakat adat dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon