Mengenal BPOM, Pelindung Masyarakat dari Obat dan Makanan Berbahaya
Pada periode 1974-1979, yang dikenal dengan Pelita II, pemerintah mulai meningkatkan pengawasan terhadap industri farmasi. Hal ini termasuk dengan membangun sarana dan prasarananya, seperti ditulis dalam buku berjudul Technological Catch-Up Industri Farmasi Indonesia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Selain meningkatkan pengawasan produksi dan distribusi, pemerintah mulai mewajibkan pendaftaran produk-produk obat-obatan, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan pada periode ini.
Pemerintah mulai membentuk BPOM pada 2000, pada tahun-tahun awal Reformasi. Lewat keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah memisahkan Direktorat Jenderal POM dari Departemen Kesehatan dan menjadikannya sebagai lembaga pemerintah nondepartemen (LPND). LPND diarahkan untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu atau mendukung tugas menteri.
Sampurno, dosen di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, menjadi kepala BPOM yang pertama. Dia menjabat antara 2001 dan 2006. Sejak berdiri, BPOM telah melihat enam kepala badan.
Saat ini, kepala BPOM adalah Penny Lukito, yang mulai menjabat sejak Juli 2016. Penny, yang memiliki gelar doktor dalam bidang perencanaan kota dan kawasan, meniti kariernya di Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas).
Pemerintah kemudian mengeluarkan landasan hukum yang mengatur tentang BPOM secara lebih rinci, termasuk soal tugas, fungsi, dan kewenangan, lewat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Peraturan ini yang mendefinisikan BPOM dalam bentuknya yang sekarang.
