Pasang-Surut Hubungan Indonesia dengan Israel
Pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab mulai mengemukakan ide untuk membangun hubungan komersial dengan Israel. Meskipun bukan hubungan diplomatik, ide ini tetap bermuara ke demonstrasi dan oposisi dari sejumlah kelompok muslim.
Perdagangan antara kedua negara telah tumbuh pesat terutama sejak 2007. Data perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa menujukkan ekspor Indonesia ke Israel mencapai US$ 162,7 juta pada 2021. Sebaliknya, impor dari Israel mencapai $ 26,5 juta.
Kebijakan Politik Indonesia terhadap Israel
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga lebih terbuka terhadap interaksi antarpejabat Indonesia dan Israel. Pada November 2007, misalnya, Presiden dari Partai Demokrat ini menghadiri Konferensi Annapolis di Amerika Serikat.
Konferensi yang bertujuan untuk membangkitkan proses perdamaian Israel-Palestina itu menghadirkan pemimpin dari kedua belah pihak, yaitu Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel cenderung menetap, meskipun setiap era pemerintahan memiliki coraknya masing-masing. Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang lebih lunak dibandingkan Presiden Soekarno. Dalam pidatonya kemarin, Jokowi mengizinkan tim nasional Israel untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA U-20 saat Indonesia masih memegang status tuan rumah.
Ahli kebijakan luar negeri Dewi Fortuna Anwar mengatakan dukungan pemerintah terhadap Palestina dan penolakan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel berkaitan dengan perlawanan historis Indonesia terhadap kolonialisme, bukan dengan alasan religius. Namun, masyarakat pada umumnya mengambil dua sikap ini sebagian besar karena sentimen agama.
“Penolakan publik yang kuat terhadap setiap inisiatif untuk membuka hubungan antara Jakarta dan Tel Aviv telah menjadi satu-satunya perwujudan terpenting dari pengekangan Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia,” tulis Dewi dalam jurnal Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia yang terbit pada 2010.
